[JAKARTA] Total taksi di Jakarta yang menggunakan bahan bakar gas (BBG) hingga Mei 2006, hanya sebanyak 730 unit. Jumlah tersebut, menurun drastis dari 6.886 taksi yang tercatat menggunakan BBG pada tahun 2000. Sementara jumlah seluruh taksi di Jakarta mencapai 24.000 unit.
Menurut Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, 730 taksi yang sampai saat ini masih menggunakan BBG berasal dari tiga perusahaan, yakni PT Sri Medali 200 unit, PT Royal City Taksi 180 unit, dan Kosti Jaya 350 unit.
"Sebelumnya, pada tahun 2000, ada 22 perusahaan taksi yang beberapa armadanya menggunakan BBG. Tapi karena adanya kendala pada suplai dan distribusi, 19 perusahaan berhenti dan hanya tinggal tiga perusahaan saja yang armadanya masih bertahan menggunakan BBG sampai sekarang," kata Pristono, kepada Pembaruan, di Jakarta, Selasa (30/5).
Dia mengungkapkan, saat pencanangan program Langit Biru pada 1996, jumlah armada dari perusahaan taksi di Jakarta yang menggunakan BBG terus meningkat. Hingga pada 2000, tercatat ada 6.886 armada dari 22 perusahaan taksi yang beroperasi di Jakarta menggunakan BBG. Jumlah armada taksi yang saat itu menggunakan BBG, berkisar antara 25 hingga 1.000 unit.
Hal itu, lanjutnya, tidak terlepas dari perhatian dan upaya pemerintah yang menyediakan suplai dan distribusi gas melalui stasiun pengisian bahan baka gas (SPBG) di wilayah DKI.
Saat itu, jumlah SPBG mencapai 26, terdiri dari 12 SPBG LPG (liquid petroleum gas) dan 14 SPBG CNG (compressed natural gas). Tapi saat ini, hanya delapan SPBG CNG yang beroperasi, sedangkan enam sisanya tidak beroperasi.
Begitu juga dengan 14 SPBG LPG yang benar-benar mati akibat tak adanya pasokan gas. "Tapi belakangan suplai gas terus berkurang sehingga beberapa SPBG akhirnya tidak beroperasi. Hal itu menyulitkan taksi memperoleh bahan bakar, sehingga perlahan kembali beralih menggunakan BBM (bagan bakar minyak, Red)," ujar Pristono.
Dia menilai, para pengusaha taksi akan kembali menggunakan BBG jika ada jaminan ketersediaan suplai dan distribusi BBG. Terkait dengan itu, pemerintah pusat melalui departemen terkait diharapkan dapat merealisasikan penyediaan suplai dan distribusi gas agar Gerakan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan BBG bagi Angkutan Umum dapat efektif.
Hal senada juga diakui Kepala Dinas Pertambangan DKI, Penny Susanti. Menurut dia, tidak beroperasinya sejumlah SPBG di Jakarta sangat memprihatinkan.
Di satu sisi, pemerintah mendorong pengusaha angkutan untuk menggunakan BBG, namun di sisi lain sarana dan prasarana pendukung suplai dan distribusi gas belum memadai.
Kenyataan tersebut, lanjutnya, mendorong Pemprov DKI membuat perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pada 2005. Dalam perjanjian tersebut, Pemprov DKI meminta jaminan ketersediaan pasokan gas dan pembangunan jaringan gas untuk seluruh wilayah Jakarta.
Perjanjian kerja sama tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu upaya Pemprov DKI terkait komitmen mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor sebagaimana tertuang dalam Perda No 2/2005 dan mewujudkan Langit Biru Jakarta pada 2010.
Revitalisasi
Penny mengungkapkan, tahun ini, Pertamina menjanjikan akan merevitalisasi enam SPBG CNG yang sudah tidak beroperasi. Sedangkan SPBG LPG akan secara bertahap difungsikan kembali, namun dilakukan sesuai perkembangan demand (permintaan) gas di Jakarta.
Sedangkan PGN akan membangun jaringan gas di Rawa Buaya yang ditargetkan selesai pada Oktober 2006. Saat ini, PGN telah merampungkan pembangunan jaringan gas yang menghubungkan pipa induk di Kelapa Gading dengan SPBG di Jalan perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur.
"Pertamina dan PGN juga meminta Pemprov DKI menyediakan konsumen agar demand dan supply gas seimbang. Soalnya, mereka khawatir sudah menyiapkan suplai dan distribusi gas, tapi tidak ada konsumennya," ujar Penny, (Pembaruan, 20/5). [J-9]