[JAKARTA] Masalah pembebasan tanah untuk kepentingan proyek-proyek infrastruktur menjelma menjadi masalah yang mengerikan di Indonesia. Banyak pembangunan yang tertunda akibat berlarut-larutnya pembebasan tanah.
Hal itu diakui oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, di sela-sela penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) di Jakarta, Senin (29/5). Proyek-proyek pemerintah banyak yang terkendala masalah tersebut, apalagi proyek-proyek swasta. Namun, diharapkan kendala itu tidak lantas menghentikan pembangunan jalan tol. Pihaknya akan berusaha membantu investor agar proses pembangunan jalan tol yang telah disepakati dapat berjalan lancar.
Sejak tahun 1970, Indonesia baru mempunyai 600 km jalan tol, sementara negara-negara lain sudah mencapai ribuan kilometer.
Sementara itu Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hisnu Pawenang mengemukakan, seluruh ruas jalan tol baru yang telah ditandatangani PPJT, diharapkan dapat dimulai konstruksi pada 2007 dan mulai beroperasi pada tahun 2009 atau 2010.
Para investor yang menandatangani PPJT itu adalah PT Translingkar Kita Jaya, menggarap jalan tol ruas Cinere-Jagorawi sepanjang 14,7 kilometer (km) dengan nilai investasi Rp 1,71 triliun; PT Jalan Tol Seksi Empat, menangani jalan tol ruas Makassar Seksi IV sepanjang 11,6 km dengan nilai investasi Rp 440 miliar. PT Citra Waspphutowa, menangani ruas Depok-Antasari sejauh 21,7 km dengan nilai investasi Rp 2,24 triliun; PT Semesta Marga Raya, menangani ruas jalan Kanci-Pejagaan sepanjang 34 km dengan nilai investasi sebesar Rp 2,09 triliun. PT Setdco Intrinsict Nusantara, menangani jalan tol ruas Pandaan-Malang sejauh 30 km, nilai investasi Rp 2,85 triliun; dan PT Jasa Marga menangani dua proyek jalan tol, yakni ruas Bogor Ring Road sejauh 11 km dengan total biaya investasi Rp 1,57 triliun dan Jalan Tol Gempol-Pasuruan sepanjang 32 kilometer dengan nilai investasi Rp 1,8 triliun. [L-7]