[BITUNG] Biaya operasional kapal untuk pelayaran ke pulau-pulau kecil terluar masih sangat kurang, sehingga diperlukan dukungan atau intervensi pemerintah berupa pemberian dana PSO (Public Service Obligation) kepada PT Pelni sebagai pelaksana pelayanan. Sebab, untuk melayari jalur nonkomersial itu, Pelni harus menanggung kerugian cukup besar. Padahal pelayanan pelayaran ini sangat strategis untuk menghapus kesenjangan pembangunan dan menjaga kedaulatan negara.
Demikian salah satu kesimpulan semiloka "Pembukaan Jalur Transportasi Pulau-pulau Kecil di Indonesia", di atas KM Sangiang. Semiloka diadakan bersamaan dengan pelayaran perdana PT Pelni ke Pulau Miangas dan sejumlah pulau kecil lainnya di Sulawesi Utara, 25-28 Mei 2006. Miangas adalah pulau terluar yang berbatasan dengan Filipina.
Semiloka yang diselenggarakan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) itu diikuti sejumlah instansi, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha wisata bahari, LSM, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, berakhir di Bitung, Minggu (28/5).
Pada kesimpulan itu diungkapkan bahwa untuk melayani transportasi ke pulau-pulau kecil terluar diperlukan dukungan dana operasional yang tidak dapat sepenuhnya berasal dari pengguna jasa. Sementara tarif layanan penumpang dan barang tidak mungkin memakai tarif berbasis mekanisme pasar.
Disarankan pula agar PT Pelni meningkatkan kapasitas angkut kapal nonpenumpang pada kapal penumpang dengan menggunakan kapal penumpang yang dimodifikasi, yakni model kapal penumpang serbaguna (combo carrier), sehingga dapat mengangkut barang, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil DKP Alex Retraubun mengemukakan, rute pelayaran PT Pelni yang ada telah mendukung pengembangan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar, walaupun masih dalam jumlah pelabuhan yang terbatas.
Alex mengungkapkan, saat ini belum ada perusahaan pelayaran swasta yang mampu melayani pulau-pulau kecil terluar. Rute pelayaran perintis juga belum mampu sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penduduk di pulau-pulau kecil terluar yang sangat membutuhkan pelayanan seperti halnya penduduk Indonesia lainnya.
Sangat Sedikit
Direktur Komersial PT Pelni, Jussabella Sahea, mengakui, jumlah penumpang dan barang bawaan yang dilayani pada rute pulau-pulau kecil masih sangat sedikit dan tidak mungkin diterapkan tarif komersial.
Rute Bitung-Miangas pergi pulang, misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp 250 juta. Sementara pemasukan dari tiket penumpang dan jasa angkutan barang rute Bitung-Miangas-Bitung hanya sekitar Rp 25 juta, sehingga Pelni harus menanggung kerugian hingga Rp 225 juta dalam satu kali pelayaran pergi-pulang. Pelni membutuhkan dana PSO Rp 912 miliar, sementara yang disetujui oleh pemerintah hanya Rp 400 miliar.
Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP, Widi A Pratikto, mengingatkan, sumber daya alam di pulau-pulau kecil sangat besar dan belum diberdayakan secara maksimal, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk membuka keterisolasian pulau-pulau kecil, termasuk yang terluar.
Pulau-pulau kecil terluar, katanya, membutuhkan dukungan pasokan kebutuhan bahan pokok dan logistik. Pasokan ini sangat penting agar warga di pulau-pulau itu tidak terancam kelaparan dan merasa diabaikan oleh pemerintah.
Widi mengungkapkan, belum semua pulau-pulau kecil dan terluar mempunyai prasarana pelabuhan, seperti rambu, batas alur pelabuhan, pelabuhan sandar, dan terminal penumpang yang memadai. Kondisi laut yang dilayari pun sangat ganas sehingga tidak semua kapal dapat melayani jalur transportasi laut tersebut. (S-26)