[JAKARTA] Kepemilikan rumah susun (rumah susun milik/rusunami) di perkotaan, seperti di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dalam jumlah yang banyak, masih sulit direalisasikan. Pemerintah terkendala oleh pendanaan karena tak banyak swasta yang tertarik dalam proyek pengadaan rusun untuk kelompok menengah ke bawah itu.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat (Mennegpera) M Yusuf Asy'ari pada workshop yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Forwapera) di Anyer, Banten, akhir pekan lalu.
Menurut menteri, pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) merupakan salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 Mennegpera. "Karena itu, kita akan memberikan stimulus untuk menarik swasta membangun rusunami," kata M Yusuf Asy`ari.
Diakui, belum ada pola yang disepakati dalam upaya menarik investasi. Ada yang mengusulkan pembebasan PPN sampai dengan harga rusunami Rp 100 juta/unit.
Di samping itu, perlu juga subsidi yang ditujukan kepada calon pembeli, yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 3 juta/bulan.
"Namun, sampai saat ini Komisi V DPR belum menyetujui," ucap Mennegpera. Hal itu diakui oleh anggota Komisi V, Enggartiasto Lukito, yang juga tampil sebagai pembicara pada kesempatan itu. "DPR akan merasa berdosa jika menyubsidi rusunami untuk kelas menengah, sebab sangat banyak warga di pinggiran di Indonesia yang sama sekali tidak memiliki akses kemudahan untuk memperoleh rumah yang layak dan sehat," katanya.
Menurut Enggar, seperti di Kota Jakarta, jelas tak ada lagi tempat untuk memperoleh subsidi pengadaan rusun maupun rumah sederhana sehat (RSH).
"Faktanya memang demikian, semua sudah serba mahal. Jadi, DPR pun tak akan menyetujui subsidi untuk pembangunan rumah yang harganya sudah terjangkau oleh kelas menengah," katanya. [N-6]