[BANGKOK] Pengadilan Thailand, Senin (8/5), akan memutuskan legalitas pelaksanaan pemilihan umum legislatif Thailand yang sudah dilaksanakan pada 2 April lalu.
Kemungkinan besar, pengadilan akan menganulir hasil pemilu tersebut dan menyiapkan kemungkinan pelaksanaan pemilu ulang. Partai Thai Rak Thai pimpinan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra juga siap untuk pelaksanaan pemilu ulang.
Sementara Partai Aliansi Rakyat untuk Demokrasi terus meningkatkan tekanan untuk mencegah agar Thaksin tidak kembali memimpin pemerintahan berikutnya.
Hakim Pan Chantharapan, seperti dikutip Bangkok Post, Senin (8/5) mengatakan keputusan mengenai kontroversi pemilu Thailand hanya membutuhkan waktu yang singkat. Ke-14 hakim tersebut akan bertemu dan masing-masing membacakan pernyataan tertulis.
Setelah itu, mereka memilih dan memutuskan pemenang dengan suara terbanyak. Hasil tersebut akan diumumkan ke publik, sebelum rincian keputusan itu disebarkan kepada pers.
Pengadilan telah membuat petisi melalui Lembaga Ombudsman untuk melihat ketidaksahan pemilu 2 April lalu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, perhitungan hingga kinerja Komisi Pemilu. "Saya memahami bahwa para hakim akan membuat keputusan akhir dalam pernyataannya dan siap untuk disampaikan," kata Pan sembri menolak bahwa para hakim bekerja dalam tekanan.
Pan merupakan salah satu hakim yang sebelumnya meminta sekelompok senat Thailand untuk membuat penjelasan pemerintah atas penjualan saham Shin Corp senilai 73 juta baht kepada perusahaan Pemerintah Singapura, Temasek. Kasus itulah yang dinilai melibatkan keluarga mantan PM Thailand dan memicu konflik di Thailand. Thaksin akhirnya menyelenggarakan pemilu. [AP/H-12]