Suara pembaca dikirim melalui email opini@suarapembaruan.com atau Fax ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku
Menindaklanjuti beredarnya surat penawaran untuk pemasangan iklan bersama berkaitan dengan ulang tahun BNI yang ke-60 tanggal 5 Juli 2006, kami sampaikan bahwa BNI tidak pernah mengadakan iklan bersama ucapan selamat ulang tahun, baik yang dikoordinir BNI maupun pihak ketiga (agency).
BNI tidak ikut bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh penawaran iklan bersama tersebut. Untuk itu, kami mohon kepada nasabah, mitra, dan masyarakat luas berhati-hati apabila ada pihak-pihak yang mengajak/menawarkan untuk melakukan pemasangan iklan bersama dalam rangka ulang tahun BNI di media massa.
Intan Abdams Katoppo
Corporate Secretary PT BNI (Persero) Tbk
Busway Trans Jakarta merupakan salah satu angkutan umum yang memiliki jalur terpisah dari kendaraan lainnya, sangat efektif untuk menghindari kemacetan di Jakarta. Pemilihan sopirnya pun di seleksi terlebih dahulu dan berpenampilan rapi bak sopir pribadi. Dengan kelebihan seperti ini tentu busway menjadi eksklusif dibandingkan dengan angkutan umum lainnya.
Dengan jalur yang hanya menjadi miliknya sendiri, busway cenderung berjalan dengan kecepatan tinggi, kurang memperhatikan pengendara bermotor dan pengguna jalan lainnya.
Diberitakan terjadi kecelakaan pada dua siswi SMP Bunda Hati Kudus. Salah satu korban meninggal di tempat karena tertabrak busway ketika akan menyeberang. Kecelakaan terjadi di Tanjung Duren.
Cara kerja sopir busway seperti ini tidak berbeda dengan sopir angkutan umum lainnya yang tidak terkendali ketika berkendara, hanya pakaiannya yang berbeda. Hal ini perlu segera diperhatikan oleh Pemda DKI agar tidak terjadi kesalahan yang sama, dan merugikan masyarakat.
Juliana Minerry
Teluk Gong, Jakarta
Akhir-akhir ini ada beberapa tokoh nasional yang berbicara tentang Pancasila, antara lain mantan Presiden Megawati, mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Ma'arif, Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Prof DR Azumardi Azra di mana ketiganya memakai jargon politik yang berbeda, tetapi intinya sama yaitu agar Pancasila dipertahankan dan tidak dikhianati semaunya.
Hanya saja, beliau-beliau ini tidak secara jelas bagaimana upaya kita membentengi Pancasila itu secara konkret agar rakyat bisa menangkap esensinya dan ikut serta di dalamnya. Barangkali apa begini.
Pertama, setiap pimpinan dan anggota kelembagaan negara diharapkan tetap komit terhadap dasar negara Pancasila, terutama yang ada kaitannya dengan pengaturan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, sehingga unsur-unsur yang dapat merusak di dalam merumuskan kebijakan publik harus dihindari seperti RUU APP yang cenderung memecah belah kesatuan dan persatuan.
Kedua, mata kuliah pelajaran Pendidikan Pancasila tetap dipertahankan dan dosen-dosen, guru-guru Pancasila diharapkan dapat cacut taliwondo merevitalisasi sesuai dengan kemajuan zaman.
Ketiga, demikian pula di Akademi Militer, Akademi Kepolisian, termasuk PTIK jangan sampai ada kesan tidak ada "greget" dalam membentengi Pancasila sebagai ideologi negara. Sesuai dengan Sapta Marga khususnya marga kedua.
Keempat, jajaran birokrasi juga harus tetap konsisten melalui rekrutmen dan penilaian pelaksanaan pekerjaan. Kelima, parpol mestinya juga diharapkan komit dan tidak malah menghindar jauh-jauh dari dasar negara yang menjadi acuan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Jangan sampai membodohi rakyat.
Keenam, lagu Garuda Pancasila mestinya didengungkan terus di televisi kok dihapus, emangnya tidak tahu kalau itu Lambang Negara?
Ketujuh, Prof Dr Din Syamsuddin sebagai Pimpinan PP Muhammadiyah di Washington menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah final, jadi dapat diartikan tidak perlu diotak-atik lagi baik oleh parpol maupun komponen bangsa lainnya. Kedelapan, TNI/Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan juga tetap berperan sebagai pelindung Pancasila, sehingga akan selalu eling dan waspodo untuk menjaganya.
Kesembilan, pemerintah diharapkan bisa benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena justru intisari membentengi Pancasila itu rakyat harus merasakan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok tanah air kita.
Kesepuluh, peranan media massa tentu diharapkan lebih proaktif dalam mengamalkan Pancasila dalam bentuk pemberitaan yang lebih positif dan konstruktif.
P Hapsoro
Jakarta
Saya adalah seorang pendengar Radio Elshinta. Setiap pagi setelah siaran BBC Indonesia pukul 05.00 dan 06.00 kembalilah Elshinta melakukan siarannya. Namun ada hal yang sangat mengusik saya, setiap kali setelah jeda selalu diucapkan "Elshinta news and talk edisi pagi....", rasanya ada satu yang janggal mengenai hal ini. Karena sepengetahuan saya kata "edisi" adalah berkenaan dengan penerbitan bukan untuk siaran radio.
Saya bukanlah ahli bahasa atau pemerhati bahasa, oleh karena itu saya membuka kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga halaman 283 yang tertulis edisi n 1 bentuk buka yang diterbitkan 2 keluaran (buku, surat kabar, majalah, kamus dsb yang diterbitkan) 3 Sas versi karya sastra yang diterbitkan pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan kamus Inggris - Indonesia oleh John E Echls dan Hassan Shadily, halaman 207 tertulis edition kb terbitan, edisi, cetakan. Kedua kamus tersebut sedikitpun tidak menyebutkan adanya hubungan antara edisi dengan siaran radio.
Saya pernah mengirimkan SMS mengenai hal ini kepada Radio Elshinta, namun tidak memperoleh jawaban apapun, sehingga saya memberanikan diri menulis surat ini kepada Pembaruan, supaya memperoleh wawasan yang lebih luas dari publik karena ada kemungkinan justru saya yang keliru.
Mungkin saja istilah tersebut digunakan oleh Elshinta sebagai salah satu upaya pemasaran agar masyarakat akan selalu mengingatnya atau untuk menunjukkan keunikan produk sehingga menjadi pelopor penggunaan kata baru dalam kosa kata bahasa Indonesia yang akan digunakan oleh seluruh stasiun radio di Indonesia. Jika hal itu berhasil maka mungkin saya dibolehkan untuk menjadi pembaca (penggemar) Radio Elshinta yang setia.
Djohan Suryana
Pasar Minggu, Jaksel
Sehubungan dengan surat yang ditulis Ibu Florita L Taihitu pada kolom Suara Pembaca di Pembaruan 5 April 2006 mengenai Kredit Tanpa Agunan (KTA) ABN AMRO dengan ini kami informasikan bahwa kami telah menyelesaikan masalah tersebut dengan Ibu Florita L Taihitu dan masalah telah diselesaikan dengan baik.
Sebagai bank yang terus meningkatkan pelayanan dan produknya, ABN AMRO senantiasa berupaya untuk mengantisipasi maupun merespon permintaan nasabah kami guna mencapai kepuasan pelanggan yang prima dan secara konsisten.
Mutiara Mulia
Head of Corporate Communication &PR Corporate Communication & Public Relations ABN AMRO (Indonesia)