[SURABAYA] Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia masih menemui sejumlah persoalan. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah masih lemahnya institusi daerah melaksanakan program tersebut, padahal KB merupakan suatu investasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumarjati Arjoso, dalam pengarahan kepada peserta Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan KB Melalui Pendekatan Manajemen dan Teknis Teruji di Surabaya, Selasa (25/4). Lokakarya ini diikuti 500 peserta dari seluruh Indonesia.
Dikatakan, otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menentukan program pembangunan yang diperlukan sesuai kebutuhan, aspirasi, kemampuan, dan SDM yang ada. Namun, khusus menyangkut program KB belum seluruh pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan KB sebagai isu strategis dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemenuhan hak-hak reproduksi penduduk. "KB seharusnya dipandang sebagai suatu investasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan pembangunan ekonomi."
Persoalan lain adalah masih tingginya laju pertumbuhan, jumlah penduduk, dan tingkat kelahiran penduduk, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, masih rendahnya usia kawin antar penduduk, akses dan kualitas pelayanan KB yang kurang maksimal, serta rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. "Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah, sekitar 1,3 persen," katanya.
Pada kesempatan yang sama Deputy Direktur USAID, Robert Cunnane menyatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sukses menyelenggarakan program KB. Selama 35 tahun USAID telah menjalin kemitraan dengan BKKBN untuk mengembangkan program tersebut. Program KB di Indonesia secara signifikan telah membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk merencanakan dan membatasi jarak kelahiran. [A-16]