[JAKARTA] Terkait dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No 9/2006 tentang Perubahan Perpres No 55/2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, pemerintah mempercepat pembangunan solar packed dealer untuk nelayan (SPDN) atau stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan (SPBN).
"Pemerintah sudah memutuskan untuk menyediakan BBM bersubsidi kepada nelayan. Untuk mempercepat pembangunan dan pendirian SPDN atau SPBN mekanismenya didesentralisasikan ke tingkat provinsi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, di Jakarta, Senin (24/4).
Berdasarkan Perpres No 9/2006, nelayan bisa membeli solar atau premium dengan harga subsidi, yakni Rp 4.300 per liter dan Rp 4.500 per liter. Namun, untuk kapal berukuran maksimal 30 gross ton (GT) dan di atas 30 GT jatah pembeliannya maksimal 25 kiloliter per bulan.
"Kami sedang mengupayakan agar kapal-kapal berukuran 100 GT ke atas bisa membeli solar bersubsidi sekaligus untuk tiga bulan, karena mereka harus melaut lebih dari tiga bulan. Nelayan harus dibantu sepenuhnya. Mereka banyak yang tidak bisa melaut karena langka dan tingginya harga BBM," ucapnya.
Dia mengingatakan pentingnya penyediaan SPDN agar nelayan semakin mudah mendapatkan BBM dengan harga yang layak. Namun, diakui, realisasi pembangunannya belum sesuai target. Dari 1.260 unit yang ditargetkan sejak tahun 2003, baru terealisasi 112 unit.
Menurutnya, minimnya realiasi pengoperasian SPBN itu antara lain disebabkan tidak adanya lahan yang memenuhi syarat, akses jalan truk tangki tidak memadai, dan kebutuhan BBM yang relatif sedikit pada beberapa lokasi yang diusulkan. Pemerintah daerah diminta membantu menyelesaikan proses perizinan, khususnya terkait dengan ketersediaan lahan untuk SPDN, dan memperbaiki infrastrukturnya.
Keterlibatan Swasta
Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil DKP Widi A Pratikto mengatakan, pihak swasta dan koperasi akan membangun 96 unit SPBN. Menurutnya, keterlibatan swasta sangat penting karena dana yang dimiliki pemerintah terbatas. Kebutuhan BBM untuk nelayan mencapai 2,131 juta kiloliter per tahun untuk memasok sekitar 295.846 kapal nelayan. Dana subsidi yang dikeluarkan mencapai Rp 2,1 triliun.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Iin Arifin Tahyan menegaskan, pihaknya siap memasok BBM untuk nelayan berapa pun yang dibutuhkan. Namun, dalam mekanisme penjualan solar, nelayan diharuskan menyertakan buku catatan pengisian bahan bakar, sehingga tingkat konsumsi kapal nelayan dapat dipantau. [S-26]