[JAKARTA] Pemerintah mencari pendanaan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dengan menawarkan obligasi syariah atau Sukuk ke negara-negara di Timur Tengah. Untuk sukuk tersebut pemerintah menawarkan sekitar US$ 8 miliar atau Rp 80 triliun untuk kelistrikan.
Menneg BUMN Sugiharto di Jakarta, Senin (24/4) mengatakan, dalam lawatan ke China diperoleh masukan bahwa harga pokok produksi dari PLN yang selama ini menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bisa ditekan jika digantikan batu bara.
Dengan estimasi 8.000 hingga 10.000 megawatt diproduksi dengan batu bara, maka PLN bisa menghemat Rp 35 triliun hingga Rp 40 triliun per tahun, atau Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun per bulan.
"Kami memilih Timur Tengah, karena dengan kenaikan harga minyak dunia, mereka memperoleh pemasukan yang sangat besar. Kita berharap, mereka mau menginvestasikan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan manufaktur," kata Sugiharto.
Sebab itu, perusahaan-perusahaan BUMN akan diajak untuk menjajaki potensi dan mendapatkan peluang bisnis dari investor Timur Tengah. Apalagi, sebagian besar negara di sana telah menggunakan tenaga-tenaga kerja Indonesia baik di Saudi Arabia, Kuwait, maupun Uni Emirat Arab.
"Mungkin itu suatu modal yang luar biasa bagi kita untuk bekerja sama di sektor-sektor riil yang lain," kata Sugiharto.
Manfaatkan
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi, di Departemen Keuangan, Senin (24/4) mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan dana dari Timur Tengah untuk pembangunan infrastruktur. "Indonesia sebagai negara paling besar penduduk Islam mestinya ada keberpihakan dari mereka untuk investasi ke Indonesia," kata Lutfi.
Dijadwalkan, pemerintah akan mengunjungi Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania untuk mencari peluang investor dari Timur Tengah mau berinvestasi di Indonesia.
Terkait dengan kunjungan ke China baru-baru ini, Lutfi mengatakan, pemerintah menggali keberhasilan negara itu dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Sedianya, pemerintah akan mengembangkan 10 zona ekonomi khusus.
"Kawasan industri di Su Zhou dikembangkan pada 1994 dan hasil dari kawasan itu sekitar US$ 24 miliar atau separuh dari hasil ekspor non migas Indonesia. Itu Cuma di satu tempat lho," ujar Lutfi.
Ia menjelaskan, kawasan ekonomi khusus itu bertujuan untuk menciptakan daerah yang efisien dan memiliki infrastruktur yang bagus. Selain itu, daerah diberi keleluasan untuk menciptakan nilai tambah bagi wilayahnya agar dapat mengundang investasi. [L-10/B-15]