[JAKARTA] Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta lebih arif dan bijak dalam menyelesaikan berbagai masalah di Papua yang dijuluki Tanah Damai. Pendekatan penyelesaian masalah diharapkan tidak menggunakan kekerasan tetapi lebih mengarah kepada kemanusiaan sebagai dasar kehidupan universal.
"Sebab terjadinya permintaan suaka politik di Australia oleh 43 warga Papua yang disusul enam orang yang terdiri dari satu keluarga merupakan kenyataan rakyat merasa tidak aman di Tanah Papua akibat berbagai pendekatan kekerasan yang dilakukan pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Aloy Renwarin dalam percakapan dengan Pembaruan, Kamis (6/4) melalui telepon di Jayapura.
Menurut Aloy, permintaan suaka politik warga negara Indonesia asal Papua membuktikan mereka merasa tidak aman di negaranya. Selain itu kurang mendapatkan hak-hak dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Permintaan suaka di Australia sekarang sesungguhnya suatu koreksi terhadap pemerintah kita untuk memperbaiki hubungan dengan rakyat berdasarkan kasih dan persaudaraan. Juga memerlukan perbaikan pendekatan kemanusiaan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Sementara itu, menurut Renwarin berdasarkan berbagai informasi dan laporan dari masyarakat mengatakan keluarga peminta suaka politik di Autralia asal Merauke pada pekan ini adalah Ketua Serikat Buruh Kabupaten Merauke, Paulus Samkakai.
Menurut sumber Pembaruan di Merauke, Paulus meninggalkan Tanah Kelahirannya- Merauke menuju Australia, Minggu, 2 April 2006 dan tiba di Australia, Rabu (5/4). Sumber itu menyebutkan ia meninggalkan kampung halamannya, karena rasa takut dan selalu "diikuti" orang-orang tertentu. Akibatnya Paulus dan keluarga tidak merasa aman. Akhirnya mereka meninggalkan Merauke dengan motor tempel menuju Australia.
Menanggapi warga negara Indonesia asal Merauke yang meminta suaka politik di Australia, Bupati Merauke John Gubla Gebse mengatakan pihaknya masih meneliti identitas peminta suaka politik. [W-8]