[PARIS] Serikat-serikat buruh di Prancis memberikan batas waktu 10 hari (hingga 15 April) kepada pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang (UU) tentang Tenaga Kerja (CPE).
Para buruh mengancam akan melakukan protes dan aksi mogok yang lebih besar, yang dapat menyebabkan krisis nasional. Para pimpinan serikat buruh, Rabu (5/4) di Paris, mulai melakukan pembicaraan dengan sejumlah pejabat pembuat UU dari jajaran Presiden Jacques Chirac. Aksi protes para buruh dan mahasiswa diminta untuk dihentikan. Pemerintah menilai aksi-aksi tersebut hanya menimbulkan kerusuhan dan kelumpuhan di seluruh negeri.
Aksi mogok kedua yang dilakukan pada Selasa lalu melibatkan lebih dari satu juta demonstran. Protes dilanjutkan hingga kemarin dengan memblokade sejumlah jalan, jalur kereta api dan truk-truk pengangkut surat di seluruh Prancis. Sejumlah perguruan tinggi dan akademi juga menghentikan aktivitas perkuliahan untuk sementara waktu.
Dalam rapat kabinet, Chirac berharap agar pembicaraan dengan para buruh akan lebih konstruktif. "Para mahasiswa seharusnya menyiapkan ujian dan para murid sekolah tinggi seharusnya kembali ke bangku sekolah," kata seorang juru bicara Chirac.
Jika pemerintah tidak membatalkan UU tersebut hingga 15 April nanti, para buruh akan kembali mengorganisasikan sebuah mobilisasi baru yang kuat, yang tidak mengesampingkan aksi-aksi selama ini. Francois Chereque, Ketua Serikat Buruh Moderat (CFDT) keluar dari pertemuan dengan parlemen dan berharap mereka belajar dari tuntutan selama ini.
Pemimpin serikat buruh CGT, Bernard Thibault meninggalkan pertemuan dan mengatakan semakin yakin tentang jalan keluar dari pertarungan ini. "Ini sangat jelas bahwa tidak akan terjadi apa-apa tanpa perubahan dari posisi pemerintah," kata dia.
Pihak pemerintah menilai bahwa UU itu dibuat untuk menjawab persoalan pengangguran tenaga kerja usia muda. Namun hal itu ditentang kaum buruh dan mahasiswa karena justru memudahkan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
Pihak serikat buruh menyatakan tengah merancang sebuah aksi yang lebih besar lagi pada Senin pekan depan. Hari itu juga akan menjadi protes nasional. Mereka mengajak masyarakat lapisan bawah untuk ikut dalam aksi demonstrasi pada Sabtu ini.
[AP/H-12]