ita kembali dikejutkan oleh berita sebuah keluarga Papua yang berjumlah enam orang telah mendarat di sebuah pulau tak berpenghuni di Australia utara. Keluarga itu berangkat ke Negeri Kanguru itu dengan menggunakan perahu nelayan dan kini berkemah di pulau tersebut.
Siapa warga Papua itu? Kabarnya kepala keluarga adalah seorang aktivis buruh Papua. Dia bersama istri dan keempat anaknya, termasuk anaknya yang baru berusia dua bulan, berlayar ke negeri tetangga kita yang sebelumnya telah menampung 43 warga Papua awal tahun ini. Jaksa Agung Australia Phillip Ruddock dengan lugas mengatakan, laporan kedatangan enam warga Papua untuk mencari suaka ke Australia.
PM Australia John Howard telah pula mendapat informasi mengenai kedatangan mereka. Namun Howard belum ingin berkomentar. Dia hanya mengingatkan agar warga Papua yang ingin mencari suaka di Australia harus bepikir ulang.
"Pesan saya untuk rakyat Papua, sederhana saja, saya menghormati mereka sebagai warga negara Indonesia. Ini pesan saya untuk mereka. Saya memiliki pandangan yang kuat bahwa solusi terbaik atas isu ini adalah Papua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia," kata Howard
HUBUNGAN Indonesia dan Australia sedang buruk saat ini. Keputusan Australia memberikan visa sementara kepada 42 warga dari 43 warga Papua yang menyeberang ke Australia awal tahun ini telah membuat Jakarta marah. Khususnya berkaitan dengan alasan pemberian visa seperti tidak adanya rasa aman di Papua.
Reaksi pemerintah Indonesia adalah memanggil pulang Duta Besarnya. Dalam dunia diplomatik, keputusan itu bisa dibaca sebagai reaksi keras Indonesia terhadap Australia. Keadaan makin runcing setelah munculnya karikatur di surat kabar Indonesia dan Australia yang mengangkat masalah ini.
Bila pemerintah Australia kembali memberikan visa keenam warga Papau itu, maka hal itu akan membuat hubungan Indonesia-Australia makin panas lagi. Keluarga Papua itu jelas ingin mendapatkan perhatian dari Australia. Apalagi bekal yang mereka bawa dalam perjalanan itu hanya mi instan dan ikan kaleng untuk bertahan hidup beberapa hari.
Sungguh keadaan ini tidak mengenakkan bagi kedua negara yang hidup di satu kawasan ini. Dibutuhkan sikap jujur dan saling menghormati untuk mengurai benang diplomatik yang kusut itu. Di tanah air reaksi terhadap keputusan Australia memberi visa itu sudah muncul seperti men-sweeping warga Australia. Tentu saja tindakan ini berlebihan. Muncul juga tuduhan Australia diam-diam membantu Papua agar bisa lepas dari Indonesia. Tentu saja tuduhan macam ini membutuhkan pembuktian.
AGAR masalah tidak makin runcing, kita berharap Australia berdialog dengan Indonesia sebelum memutuskan memberikan visa kepada enam warga Papua yang kini sudah berada di sana. Di sisi lain, peristiwa yang kita hadapi ini sekaligus juga hendaknya menjadi refleksi bagi kita untuk membenahi diri.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini sedang berkunjung ke Papua kembali menyatakan tekad untuk menyelesaikan soal-soal di Papua secara damai, adil, dan bermartabat. Malah Presiden meminta agar warga Papua tidak terpengaruh oleh ajakan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Presiden meminta agar kita semua menjunjung tinggi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pemerintah juga menyadari ada kesalahan pada masa lalu seperti pelanggaran hak asasi manusia. Kita memang perlu bijaksana dalam menangani berbagai soal di dalam negeri, termasuk di Papua.