Oleh Toto Suparto
etika membaca artikel Daulat Sinuraya berjudul Mencari Format Kepemimpinan yang Nasionalis (Suara Pembaruan, 25 Maret), saya teringat pidato arif dari Mohammad Hatta, salah seorang Bapak Proklamator kita. Pidato itu sudah lama berlangsung, yakni saat Hari Alumnni I Universitas Indonesia pada 11 Juni 1957, tetapi situasi nyaris serupa saat Sinuraya menulis artikel opini dimaksud. Pidato itu bisa dibaca ulang pada buku Cendekiawan dan Politik (1983:1-23)
Saat itu Hatta menggambarkan Indonesia yang jauh dari kondisi makmur. Kemakmuran itu ditandai rakyat hidup dalam bahagia, sejahtera, damai dan merdeka dalam arti seluas-luasnya, yaitu terlepas dari segala tindasan. Tetapi fakta yang terjadi, sebagaimana digambarkan Hatta, bangsa sedang terpuruk yang ditandai antara lain ekspor macet, penghasilan masyarakat kian berkurang, produksi industri tak lancar karena terganjal peraturan negara yang "salah raba", kekurangan konsumsi di sana-sini karena distribusi yang tak berfungsi, dan upah pekerja yang semakin rendah. Kemudian digambarkan pula kondisi alamnya, di mana bumi makin telantar, ditambah erosi yang menjalar karena pembabatan hutan terus menerus. Lebih memprihatinkan lagi kesehatan rakyat ikut terpuruk di mana ragam penyakit menyerang.
Bukankah situasi yang digambarkan Hatta itu terjadi pula sekarang ini? Dalam situasi buruk itu Hatta menilai perlunya pemimpin yang berkarakter, seperti juga Sinuraya yang memimpikan kepemimpinan nasionalis. Alangkah idealnya jika sekarang ini kita bisa menemukan pemimpin berkarakter seperti dikemukakan Hatta. Namun manusia berkarakter tidak diperoleh begitu saja. Pangkal pendidikan karakter adalah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah saat menghadapi sesuatu yang tidak benar.
Orang yang berkarakter tahu menghargai pendapat orang lain yang berlainan dengan pendapatnya. Ia tak segan mempertahankan pendapatnya sekalipun bertentangan dengan pendapat umum. Ia berani membela kebenaran yang telah diyakininya terhadap siapapun juga.
Tetapi ia juga berani melepaskan sesuatu keyakinan ilmiah, apabila pada suatu waktu logika yang lebih kuat dan kenyataan yang lebih lengkap membuktikan salahnya.
Pemimpin itu mempunyai tanggung jawab moral terhadap perkembangan masyarakat. Berdiam diri melihat kesalahan dan keruntuhan masyarakat atau negara berarti mengkhianati dasar kemanusiaan, yang seharusnya menjadi pedoman hidup. Dasar kemanusiaan harus menjadi pedoman hidup dan pegangan perjuangan untuk mencapai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, kemerdekaan dan persaudaraaan di atas dunia fana ini.
Sebuah Perbandingan
Satu hal yang patut digarisbawahi atas idealitas Hatta itu adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral. Secara harafiah moral berarti ajaran baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. Bermoral diartikan mempunyai pertimbangan baik-buruk atau berakhlak baik.
Ada sebuah perbandingan ketika berbicara pemimpin bermoral. Marilah kita tengok Korea Selatan. Adalah Lee Hae-chan adalah warga Korea Selatan. Sebelum hari Selasa (14/3), lelaki itu memangku jabatan perdana menteri. Jabatan yang diembannya sejak Juni 2004. Tokoh politik berumur 53 tahun itu barangkali tak pernah menyangka bahwa jabatan strategis itu musti ditanggalkan gara-gara main golf pada 1 Maret lalu, saat sedang berlangsung pemogokan nasional.
Masyarakat menganggap Lee bermain pada hari yang tidak tepat, dan fakta ini membuahkan kecaman. Lee dituding tidak peka. Sebagai pemimpin, seharusnya ia bekerja keras saat terjadi krisis pemogokan, bukan asyik main golf. Ia mustinya bertanggung jawab atas krisis itu, bukan lari dari tanggung jawab dengan main golf. Ia mustinya mendengarkan tuntutan rakyat yang melakukan pemogokan, bukan lebih mendengarkan koleganya di lapangan golf. Ia musti tampil sebagai sosok pemimpin ideal, pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Kode Moral Berbeda
Lee bukanlah menyembunyikan diri. Ia juga tidak mencari kambing hitam. Ia tampil ke hadapan publik dengan pernyataan maaf. Dilaporkan media, ia berulang-ulang minta maaf atas ketidak-pekaannya. Ia mengaku itu sebagai skandal memalukan. Sampai-sampai untuk menghapus rasa malu itu ia akhirnya mengundurkan diri.
Amat menyenangkan jika Lee berada di Indonesia. Saya berkhayal Lee sebagai seorang pemimpin di negeri ini, lalu membuat skandal memalukan, dan akhirnya mundur dari jabatan itu.
Namun, mencari Lee di Indonesia bukan soal mudah. Di Korsel, dituding tidak peka membuat seorang pemimpin malu. Di sini, dituding tidak peka, ya buru-buru cari alasan untuk menangkis tudingan itu, sembari mematikan nurani.
Pemimpin kita bisa berdalih pakai teori relativisme kultural. Salah satu pernyataan teori itu adalah masyarakat yang berbeda mempunyai kode moral yang berbeda pula. Kode moral ini menentukan apa yang benar dalam masyarakat itu.
Artinya, jika kode moral dari suatu masyarakat menyatakan suatu tindakan adalah benar, maka tindakan itu memang benar, paling tidak untuk masyarakat itu sendiri (Rachels, 2003:46-47). Sejak zaman Herodotus dulu telah terbiasa dengan gagasan bahwa konsep-konsep yang benar dan yang salah berbeda-beda dari satu budaya ke budaya lain.
Jadi, yang salah di Korsel belum tentu salah pula di Indonesia. Kode moral di negeri kita atas rasa malu bisa jadi berbeda dengan di Korsel. Di negeri kita, rasa malu acapkali dihapus dengan aktvitas religius. Jika seseorang ketahuan melakukan korupsi, buru-buru saja umrah. Tak perlu berinisiatif segera meletakkan jabatan yang sedang diembannya. Biar atasannya yang "memerintahkan" peletakan jabatan itu.
Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menjelaskan rasa malu sebagai sejenis ketakutan akan nama buruk. Seseorang yang ingin menjaga nama baiknya, ia tidak akan melakukan tindakan rendah yang bisa menimbulkan malu. Sebaliknya, mereka yang tidak punya malu, berarti sudah siap namanya menjadi buruk di publik.
Banyak pemimpin atau pejabat di negeri ini siap menyandang nama buruk. Tak apalah nama tercoreng karena korupsi, asal kepentingan diri sendiri terpenuhi, toh predikat koruptor masih terhormat ketimbang pengutil. Sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri ini membuat mereka menjauh dari sifat altruis. Tatkala menjauh dari sifat altruis, pelan-pelan kepedulian menjadi tumpul. Padahal kepedulian merupakan tanggung jawab bersama di antara komunitas keluarga manusia.
Jangan mencari Lee di Indonesia, sebab itu sebatas mimpi. Boleh minta apa pun kepada pemimpin di negeri ini, tapi bukan yang satu ini: rasa malu. Inilah yang membedakan dengan Korsel, misalnya.
Ketiadaan rasa malu ini membuat para pemimpin tenang-tenang saja duduk di kursi kekuasaan walau acapkali dikecam oleh publik.
Maka, kita pun bertanya, adakah pemimpin berkarakter sebagaimana dikemukakan Hatta? Ini pun masih sebatas mimpi. Padahal, tanpa pemimpin berkarakter, dipadu kepemimpinan nasionalis, bangsa ini masih sulit bangkit dari keterpurukan. Kita masih belum menjangkau bangsa yang makmur.
Penulis adalah peneliti Puskab Yogyakarta