SURABAYA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya 2006 dinilai oleh Forum Warga Surabaya (FWS) belum memihak rakyat karena belanja aparatur lebih besar dibandingkan biaya untuk publik. Demikian dikatakan Koordinator FWS Bambang Junaedi Irianto di Surabaya baru-baru ini.
Dikatakan, dari total RAPBD 2006 sebesar Rp 1,9 triliun, setelah dianalisis sebesar Rp 1,6 triliun (80 persen) dialokasikan untuk kepentingan aparatur pemerintahan sedangkan sisanya dialokasikan untuk belanja kepentingan publik, sisanya untuk pos belanja aparatur sebesar Rp 233 miliar. Dari porsi belanja publik sebesar Rp1,6 triliun, tidak semuanya untuk kepentingan masyarakat.
Perinciannya, Rp 572 miliar untuk belanja administrasi umum dan Rp 806,5 miliar untuk belanja operasi dan pemeliharaan. Kedua item itu dimanfaatkan langsung untuk kepentingan aparatur pemerintahan sehingga praktis yang dapat diakses publik secara umum hanya sebesar Rp 255 miliar atau hanya sebesar 20 persen dari total belanja publik.
Menurut Bambang, alokasi anggaran seperti itu tidak memihak rakyat karena bidang kesehatan hanya mendapat Rp 74,6 miliar atau sekitar tujuh persen dari total anggaran RAPBD 2006. Bidang pendidikan, sepintas mencapai Rp 431,4 miliar atau 20 persen dari RAPBD 2006 seperti yang diamanatkan UUD 1945. Namun, jika dicermati, dana habis untuk belanja administrasi umum dan operasi pemeliharaan sebesar Rp 415 miliar. Praktis alokasi yang diterima utuh masyarakat hanya sekitar Rp 16 miliar. (029)