PEMALANG - Petani dan pemilik penggilingan beras di Pekalongan, Pemalang, Brebes, dan Banyumas meminta penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras dinaikkan. HPP yang diberlakukan sejak 1 Januari 2006 dinilai sudah tidak sesuai dengan biaya produksi.
Para petani dan pemilik penggilingan beras mengemukakan hal itu saat berdialog dengan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jateng, Kamis (30/3).
Sesuai Inpres No 13/2005 tentang perberasan, ditetapkan mulai 1 Januari 2006 HPP gabah kering panen (GKP) Rp 1.730 per kilogram, HPP gabah kering giling (GKG) Rp 2.250 di penggilingan, dan Rp 2.280 di gudang Bulog, sedangkan HPP beras Rp 3.550 per kilogram.
"Pengeluaran untuk membeli benih, pupuk, dan obat pembasmi hama sudah naik cukup tinggi. Belum lagi biaya tanam dan panen. Sedangkan untuk usaha penggilingan beras harus mengeluarkan biaya angkutan, pengeringan, penggilingan, dan lainnya," ujar Ketua Kerukunan Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Pemalang, Kalipin.
Hal senada diungkapkan pemilik penggilingan Pelita Baru Brebes, Rifki, Ketua Persatuan Penggilang Padi (Perpadi) Pemalang Anzori, dan Pengurus Kelompok Tani Pekalongan, Husein.
Mereka juga mengeluhkan seringnya pupuk menghilang dari pasaran ketika dibutuhkan, dan tiba-tiba saja muncul dengan harga baru yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yang ditetapkan pemerintah. Masalah pupuk selalu berulang setiap musim tanam.
Sebenarnya mereka rela HET pupuk dinaikkan sedikit asalkan dijamin ketersediaannya dan harganya tidak lagi dipermainkan. Menurut Husein, keterlambatan pemberian pupuk berpengaruh besar terhadap kualitas padi.
Selain itu, para pengurus kelompok tani juga mengeluhkan saluran irigasi yang sebagian besar rusak dan tidak berfungsi. Bahkan, mereka meminta pemerintah memberi subsidi pengadaan benih yang bermutu, kalau perlu gratis, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi.
HET pupuk sudah ditetapkan oleh pemerintah Rp 1.050 per kilogram, ternyata di lapangan bisa mencapai Rp 1.400 - Rp 1.600 per kilogram. Namun sebelum naik, pupuk menghilang dari peredaran sehingga petani kebingungan. Petani juga meminta digulirkannya kembali kredit ketahanan pangan (KKP) yang sangat dibutuhkan oleh mereka.
Widjanarko Puspoyo mengatakan, usul dari para petani dan pemilik penggilingan padi akan disampaikan ke pejabat terkait, sebab Bulog tidak bisa memutuskan, khususnya keinginan menaikkan HPP gabah dan beras. Mengenai KKP, katanya, sudah dijalankan di beberapa daerah antara lain di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur dengan hasil cukup memuaskan. Pelaksanaannya tergantung pimpinan di daerah dan BUMN terkait.
Widjanarko juga menyarankan penggunaan pupuk berimbang, seperti yang sudah dilakukan Vietnam dan Thailand sejak 10 tahun lalu sehingga bisa meningkatkan produksi padi. Saat ini masih banyak sawah di Indonesia hasilnya hanya empat ton per hektare, padahal di negara-negara lain sudah di atas tujuh ton per hektare.
Dia menyatakan sependapat dengan para petani yang mengusulkan adanya subsidi benih, antara lain bisa diambilkan sebagian dari subsidi pupuk yang nilainya mencapai Rp 3 triliun. Menurutnya, dengan mengalokasikan Rp 450 miliar saja akan ada peningkatan besar-besaran pada produksi padi.
Surplus
Dari Makassar dilaporkan, surplus beras di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang mencapai angka antara 1,1 juta sampai 1,3 juta ton per tahun belumlah sebanding dengan kemampuan pengadaan yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) VII.
Menurut Ketua Komisi IV DPR, HM Yusuf Faishal, kalau melihat potensi yang ada, usulan anggaran pengadaan di Bulog Divre VII masih sangat rendah. "Kami akan sampaikan kepada Dirut Perum Bulog supaya target pengadaan di Sulsel ini jangan hanya 7-10 persen, kalau perlu sampai 20 persen," ucapnya.
Hal itu dikemukakan Faishal dalam pertemuan dengan jajaran Bulog Divre VII di Makassar, Selasa (28/3). Faishal disertai 18 anggota Komisi IV melaksanakan kunjungan kerja empat hari di provinsi tersebut.
Anggota Komisi IV Tamzil Linrung menjelaskan, produksi beras di Sulsel setiap tahun berkisar 3,4 juta ton, jumlah itu paralel dengan Rp 13,6 triliun. "Jadi, petani di Sulsel ini adalah konglomerat terbesar, cuma kadang kala perhatian untuk memberdayakan mereka masih sangat lemah," kata Tamzil.
Menurut dia, saat ini Komisi IV sudah membentuk tim perberasan dan gabah yang akan melakukan pengkajian, juga dibentuk tim pangan untuk mengkaji kebijakan pangan nasional. Komisi ini mempunyai perhatian yang besar terhadap nasib petani dan hasilnya akan dituangkan dalam rancangan undang-undang perberasan.
Terancam Puso
Sedangkan dari Jambi dilaporkan, sedikitnya 50.000 hektare areal sawah di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Batanghari, Jambi, terancam puso akibat menurunnya daya dukung sungai untuk pengairan. Sungai Batanghari semakin tidak mampu menjadi sumber pengairan sawah menyusul kritisnya kondisi sungai tersebut.
Demikian dikatakan Koordinator Program Pengelolaan DAS Batanghari dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi Ir Mahendra Taher kepada wartawan di Jambi, Selasa (28/3).
Menurut Mahendra Taher, selama ini, sebagian besar sawah di Jambi mengandalkan pasokan air dari Sungai Batanghari dan anak-anak sungainya. Pasokan air sungai itu kini terus menurun karena Sungai Batanghari kini mudah menyusut di kala kemarau dan mudah banjir di kala musim hujan. Tidak stabilnya permukaan sungai itu membuat kegiatan pertanian tanaman pangan di kawasan DAS Batanghari selalu terkena kemarau dan banjir seperti kejadian tiga tahun belakangan ini. (141/148/S-26)