JAKARTA - Meski selalu dibantah, hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, kenyataannya makin tidak harmonis. Realitas hubungan tak harmonis itu tercermin dari pernyataan-pernyataan dua pemimpin nasional tersebut akhir-akhir ini, walau tidak secara terang-terangan.
Hal itu dikemukakan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit kepada Pembaruan di Jakarta, Jumat (25/11). Pernyataan terakhir yang bisa dibaca publik sebagai ketidakharmonisan Presiden Yudhoyono terhadap Wapres Jusuf Kalla adalah soal dwi fungsi politisi, yakni politisi yang merangkap sebagai pengusaha dan pejabat publik yang dilontarkan di Busan, Korea Selatan, akhir pekan lalu.
Sementara itu, sebuah sumber di DPP Partai Golkar menyebutkan, hubungan Presiden Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla memang agak renggang belakangan ini. ''Pernyataan dwi fungsi politisi yang dilontarkan di Korea Selatan itu, sebenarnya ditujukan kepada Jusuf Kalla, terlalu kecil bagi Presiden kalau sasaran tembaknya adalah Aburizal Bakrie,'' ujar sumber tersebut.
Dikatakan, kemarahan Jusuf Kalla dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, Senin malam lalu, secara tidak langsung adalah dampak dari pernyataan Presiden Yudhoyono di Korea Selatan. Pernyataan itu makin membuat Jusuf Kalla tidak sreg setelah sebelumnya kasus telekonferensi
Arbi Sanit melanjutkan, sebenarnya apa yang dilontarkan Presiden Yudhoyono di Busan, Korea Selatan itu adalah benar. Kalau saja hal itu bisa diwujudkan, yakni memisahkan urusan kekuasaan dengan bisnis melalui sebuah aturan yang jelas dan tegas, akan merupakan pembaruan fundamental dalam politik sekarang ini.
Arbi juga mengatakan, apabila Presiden Yudhoyono mau konsisten dengan janjinya untuk mengevaluasi kabinet tanpa harus mempertimbangkan kepentingan partai politik termasuk Golkar yang dipimpin Jusuf Kalla, akan sangat bagus. Golkar dan elitenya pun kata Arbi, seharusnya mau bersikap negarawan dengan mengorbankan kepentingannya demi negara.
Di tempat terpisah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Irmadi Lubis, mengatakan, kalau tidak mau kualat, Presiden Yudhoyono harus segera melaksanakan reshuffle kabinetnya. Soal siapa yang mau direshuffle dan dari mana orangnya, sepenuhnya adalah kewenangan atau hak prerogatif Presiden. (M-15)