JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, yang berakhir, Jumat (25/11) kemarin, tidak membahas kasus Soeharto, dan kemungkinan adanya permintaan agar Tap MPR No.XI/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN dicabut.
Tidak adanya pembahasan itu karena memang tidak ada permintaan dari keluarga mantan presiden itu. Namun kalau pun ada permintaan hal itu dianggap sebagai suatu kewajaran. Dan sejauh ini, rencana partai itu memberikan penghargaan kepada mantan penguasa Orde Baru itu tetap akan dilaksanakan. Selain Soeharto, yang juga akan menerima penghargaan karena dianggap berjasa terhadap Golkar, adalah antara lain BJ Habibie, Moerdiono, Oetojo Usman, Cosmas Batubara.
Keterangan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, ketika ditanya wartawan, Jumat petang, seusai menutup Rapimnas Partai Golkar di Balai Kartini Jakarta. "Secara resmi memang belum ada permintaan itu, tapi kalau beliau meminta itu sesuatu yang wajar," kata Agung Laksono yang mengatakan dalam Rapimnas memang sejak awal tidak ada agenda soal Soeharto.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo, motivasi Partai Golkar dalam hal ini adalah menegakkan supremasi hukum. Dalam menegakkan supremasi hukum katanya seluruh warga Indonesia sama kedudukan dan statusnya di depan hukum, termasuk Soeharto. Soeharto sempat disebut-sebut dalam Rapimnas menyusul rencana pemberian penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Partai Golkar. Soeharto pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dengan wewenang yang sangat besar.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Yahya Zaini soal Soeharto yang sempat disinggung-singgung dalam Rapimnas memang hanya wacana. "Saya kira lebih bijak kalau mengacu pada apa yang dikatakan Ketua Umum yakni diserahkan kepada MPR, karena memang TAP itu yang membuat adalah MPR," kata Yahya.
Tidak Benar
Ditanya soal Partai Golkar terkesan kembali pada paradigma lama di mana Orde Baru, menurut Yahya hal itu tidak benar. Karena, katanya Partai Golkar saat ini justru berorientasi pada kerja sebagai ideologi utama ketika berdiri. Partai Golkar ingin melangkah pada hal yang konkret yang sudah dibangun dan dilakukan pemimpin Partai Golkar sebelumnya.
"Saya kira apa yang dilakukan Pak Jusuf Kalla memang melanjutkan platform utama Partai Golkar yakni partai yang bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Dalam penutupan Rapimnas kemarin, Partai Golkar tidak seperti biasanya tidak mengeluarkan pernyataan politik yang sebenarnya sudah disiapkan. Menurut Agung memang ada embargo pernyataan sikap politik dan baru akan disampaikan pada puncak HUT pada Sabtu malam nanti.
Dalam acara puncak itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan hadir. Menurut Agung, salah satu sikap politik Partai Golkar adalah penegasan dukungan terhadap pemerintah dengan prinsip kritis, objektif dan proporsional. "Kami tegas mendukung pemerintah dalam rangka stabilitas dan iklim politik yang kondusif, tapi tidak setiap apa yang diusulkan pemerintah diterima bulat-bulat. Kalau kebijakan bertentangan dengan aspirasi rakyat, tetap kami tolak," kata Agung.
Sedangkan soal reshuffle kabinet Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Yudhoyono yang memiliki hak prerogratif untuk itu. (Y-3)