JAKARTA - Keseriusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi dan kemudian merombak (reshuffle) kabinetnya, sangat diragukan.
Alasan-alasan yang dilontarkan presiden atas lambatnya evaluasi kabinet, hanya merupakan upaya meningkatkan citra, seolah benar-benar negarawan, kata Ketua Program Pascasarjana Manajemen Komunikasi Politik Universitas Indonesia Effendi Gazali menjawab Pembaruan, di Jakarta. Senin (21/11) berkaitan dengan ketidakpastian perombakan kabinet.
Menurut dia, pernyataan-pernyataan Yudhoyono makin menunjukkan ketidakmampuannya mengatasi keraguan dan kebimbangan dalam dirinya.
Selain dinilai sebagai peragu dan bimbang, Yudhoyono juga akan dicap tidak konsisten dengan janji dan ucapannya sendiri. Alasan-alasan yang dilontarkannya menanggapi tuntutan reshuffle, justru menimbulkan ketidakpastian.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada wartawan di Busan, Korea Selatan, Sabtu lalu, mengatalan, reshuffle kabinet bukanlah sebuah tujuan yang harus dilakukan. Reshuffle akan dilakukan apabila ada kebutuhan untuk meningkatkan kinerja kabinet.
Dia mengungkapkan, keputusan untuk melakukan reshuffle akan dilakukan setelah evaluasi kabinet selesai dilakukan. Dari hasil evaluasi itulah nanti akan diketahui apakah perlu dilakukan reshuffle, baik itu pergantian anggota kabinet atau pertukaran tempat di antara anggota kabinet, dengan tujuan bagaimana menciptakan kabinet yang lebih berkinerja baik.
Tunjukkan
Namun evaluasi kabinet yang disebut-sebut Presiden itu, lanjut Gazali, sangat diragukan dasar atau kriterianya. ''Sekarang kita tuntut Presiden untuk menunjukkan apa dasar fit and proper test atas kabinet dulu dan apa dasar evaluasi kabinet sekarang. Jangan-jangan, kedua hal itu sebenarnya tidak ada. Dan ketika memanggil calon menteri dulu atau sekarang, hanya minum-minum teh,'' tukasnya.
Apabila memang ada kontrak politik dengan para anggota kabinet, sekarang mesti ditunjukkan mana yang sudah dipenuhi, dan mana yang tidak dijalankan. Lembar fit and proper test, pasti ada kolom-kolomnya, sehingga kalau mau melakukan evaluasi, tinggal panggil menteri bersangkutan, mana yang sudah dipenuhi mana yang belum, lalu apakah harus diganti atau tidak.
Hanya saja, sambungnya, jangan-jangan fit and proper test itu tidak ada dan hanya strategi Presiden Yudhoyono meningkatkan citranya. Bukan tidak mungkin, evaluasi yang disebut-sebut sedang dilaksanakan, sebenarnya tidak ada karena kriteria untuk menilai tidak jelas sejak awal
Akan lebih baik, menurut Gazali, apabila Presiden Yudhoyono menyatakan tidak akan ada reshuffle. Janji-janji Yudhoyono mengevaluasi kabinet, yang kemudian menimbulkan perbedaan penafsiran di antara kabinetnya sendiri, justru menunjukkan ketidakpastian.
Ketidakjelasan reshuffle itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi kalangan investor dan rakyat, politisi maupun anggota kabinet sendiri. Bagi kalangan investor, iklim yang tidak pasti seperti ini akan menimbulkan pula ketidaktenangan berinvestasi, sedangkan bagi politisi terutama yang mencari kekuasaan, timbul kegalauan. Tetapi tidak hanya politisi, kegalauan juga akan dialami para anggota kabinet yang disorot masyarakat.
Dia berpendapat, ada kemungkinan para menteri tidak tenang bekerja, atau bekerja sewenang-wenang dan semaunya karena merasa akan diganti, atau malah berusaha keras meningkatkan kinerja karena takut diganti.
Ada kecenderungan menteri yang takut diganti berbuat apa saja sebagai upaya menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat agar dinilai berhasil. Misalnya, ada menteri yang memperbanyak iklan layanan masyarakat atau kegiatan aneh-aneh lainnya , padahal tindakan mereka jelas-jelas merugikan negara dan rakyat.
Sementara itu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh enggan berkomentar soal akan adanya reshuffle terkait posisinya yang diincar banyak pihak, termasuk Partai Keadilan Sejahtera.
"Saya tidak akan jawab, sebab itu pengandaian-pengandaian saja. Silakan orang bependapat demikian. Kalau soal reshuffle, itu adalah hak prerogratif Presiden," ujar Rahman menjawab Pembaruan dalam Sarasehan Forum Wartawan Kejaksaan di Anyer, Banten, Minggu (20/11).
Menurut Rahman, sebaiknya isu soal adanya reshuffle ditanyakan langsung kepada Presiden Yudhoyono.
Sebelumnya, sejumlah kalangan mendesak Presiden agar mengganti jaksa agung yang dinilai lemah. Advokat Todung Mulya Lubis, misalnya, melihat prestasi Rahman memberantas korupsi selama menjabat sebagai jaksa agung masih rendah.
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata melirik posisi jaksa agung. Bahkan partai itu berniat mengusulkan dua calon untuk menduduki jabatan itu. (M-15/Y-4)