JAKARTA - Konflik dan kekerasan bersenjata yang tiada habis di Poso, Sulawesi Tengah, ditengarai melibatkan oknum aparat keamanan. Penyelesaian konflik yang tidak berbuah hasil juga diduga kuat karena tidak ada kerja sama erat antara aparat kepolisian dan TNI.
Polisi terkesan bekerja sendirian, sementara TNI tidak sungguh-sungguh membantu polisi dalam mengungkapkan misteri pembunuhan di Poso.
Demikian anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Chrisnandi kepada pers di Jakarta, akhir pekan lalu, tentang hasil kunjungan tiga anggota Komisi I DPR ke Poso beberapa waktu lalu.
Ketiga anggota Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan pribadi itu adalah Yuddy, Ali Mochtar Ngabalin (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi/FBPD)) dan Junus Effendi Habibie (Fraksi Partai Demokrat/FPD)).
Yuddy mengatakan, situasi Poso sebelum kasus penembakan terhadap dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako (Untad) Palu Ir Pudji Sulaksono MSc MPil dan istrinya Novlin Palinggi, sangat mencekam.
Situasi konflik dan tindak kekerasan di wilayah itu serta tidak adanya rasa aman sangat terasa dan akan lebih mencekam lagi dengan munculnya kasus penembakan dosen Untad dan istrinya pada, Sabtu (19/11) malam.
Menurut Yuddy, kunci penyelesaian konflik Poso ada di tangan TNI dan Polri. Kedua instansi penegak hukum dan keamanan itu, melalui kerja sama erat bisa mengungkap berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi, tapi dengan syarat antara TNI dan Polri harus ada rasa saling percaya.
Sendirian
Saat ini, kata Yuddy, ada kesan yang sangat kuat di masyarakat Poso bahwa polisi seolah-olah bekerja sendirian. Artinya, TNI tidak sungguh-sungguh membantu polisi dalam mengungkapkan misteri pembunuhan di Poso. "Juga ada kesan, pelaku dari serangkaian pembunuhan dilakukan oleh orang-orang terlatih yang ciri-cirinya mirip TNI atau Polri, sehingga ada kecurigaan keterlibatan aparat keamanan di Poso," kata Yuddy.
Akibatnya, kata politisi Partai Golkar itu, muncul kesan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan kepada hukum.
Hukum dinilai belum memihak orang kecil, terutama para saksi yang memberikan keterangan tentang berbagai tindak kekerasan.
"Bahkan banyak dari para saksi yang meninggal dunia setelah memberi kesaksian. Akibatnya, masyarakat tidak mau lagi menjadi saksi walau mereka mengetahui persis kronologis sebuah peristiwa," katanya.
Ketidakpastian hukum juga terlihat kasat mata dengan ditunjuknya kembali mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Poso, Hasman yang sebelumnya secara resmi dinyatakan sebagai tersangka terlibat dalam kasus peledakan bom di Pasar Sentral Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. (L-8)