CIMAHI-Para birokrat dan politisi di sejumlah daerah masih menggunakan agama sebagai bahan komoditas politik.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan para pemuda lintas agama yang berlangsung di Wisma Shalom Cimahi dari tanggal 9-11 November 2005.
"Karena dari beberapa penelitian ada fenomena, praktik-praktik yang dilakukan oleh beberapa pemerintahan daerah selama ini sifatnya lebih mengatasnamankan agama. Kita tahu ketika seorang ingin berkuasa, agama itu sering dijadikan alat legitimasi," ujar Hasim Adnan dari Institute for Cultural and Religion Studies (INCRES) dalam jumpa pers di Cimahi, Jumat (11/11) siang.
Hadir dalam pertemuan para pemuda sekitar 120 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa negara lain. Mereka mewakili organisasinya, antara lain Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat (Jabar), Persatuan Gereja Indonesia, Gereja Kristen Pasundan, Institute for Cultural and Religion Studies (INCRES), Komisi Kepemudaan Keuskupan Bandung, dan Lembaga Analisis Sosial dan Agama (LENSA) Sukabumi Jabar.
Selain itu dua perwakilan dari The Presbyterian Church in Taiwan, dan Presbyterian Church of Korea turut hadir dalam pertemuan tersebut. Sedangkan perwakilan dari Jepang, Hong Kong dan Malaysia yang turut diundang, tidak bisa hadir.
Lebih lanjut, Hasim mengatakan dalam proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia, perbedaan atau keberagamaan menjadi satu bagian yang tidak bisa dibantah.
"Ke depan kita ingin mencoba mendidik masyarakat yang selama ini masih terprovokasi karena sentimen agama. Ini yang ingin kita rubah sedikit demi sedikit ke arah perubahan yang lebih baik. Sehingga masyarakat yang damai dan bisa saling menghargai perbedaan itu akan terwujud di Indonesia," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Pendeta Supriatno, Ketua Pengurus Harian Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jabar menuturkan pertemuan tersebut baru pertama kali digelar di daerah Jabar. Pertemuan ini sendiri diprakarsai oleh para penggiat kehidupan pluralitas. Salah satu tujuannya, kata dia, untuk menyikapi penutupan gereja yang terjadi di Jabar dalam beberapa bulan terakhir.
Meski begitu, menurut Hasim, pertemuan bertema One Spirit in Differencies ini digelar bukan untuk sekedar merespon kasus-kasus tertentu saja. Pasalnya rencana pertemuan ini, kata dia, sudah digagas sebelum mencuatnya kasus-kasus penutupan gereja dan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah.
"Karena ada potensi yang bisa digunakan oleh siapan pun untuk menggunakan agama sebagai pemicu," katanya. (ADI/W-8)