JAYAPURA - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol Doddy Sumantyawan, HS meminta kepada jajarannya untuk memperhatikan kondisi sosial politik Papua khususnya pada bulan November dan Desember 2005. Ada cukup banyak agenda kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menonjol. Diantaranya pada tanggal 15 November akan diselenggarakan seminar tentang peninjauan kembali pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera) Tahun 1969 yang berlangsung di The Institute of Dutch History, Den Haag Belanda.
Hal itu dikemukakan Kapolda Irjen Pol Dody Sumantyawan,SH mengenai situasi keamanan dan ketertiban di Tanah Papua, Kamis (10/11) malam. Hadir dalam acara itu Gubernur Papua Dr JP Solossa,MSi, dan jajaran Muspida Tingkat I, Bupati, Wali Kota, Kapolres, Komandan Korem dan Komandan Kodim.
Kapolda mengungkapkan, dalam seminar itu, ahli sejarah Belanda, Prof. Pieter Drooglever akan menyampaikan hasil kajiannya tentang pelaksanaan Pepera Tahun 1969. Untuk itu diharapkan semua jajaran Polda Papua dapat mengantisipasi situasi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat luas.
Ia menambahkan, walaupun demikian, penyampaian hasil kajian dari Prof Pieter Drooglever itu sudah tentu akan menimbulkan kerawanan di tengah masyarakat. "Apalagi, belakangan ini ada upaya kelompok tertentu di Papua untuk menggalang politik adu domba dan propaganda serta memutarbalikan situasi dan kondisi yang terjadi saat pelaksanaan Pepera.
Diingatkan, terkait itu, jajaran Kepolisian sudah menerima selebaran yang dikeluarkan kelompok tertentu untuk menduduki seluruh perkantoran pemerintah di seluruh Papua pada (28/11) mendatang. Sementara itu, Gubernur Papua Dr JP Solossa, MSi memerintahkan seluruh Bupati dan Wali Kota untuk tidak meninggalkan tempat tugasnya sampai dengan Desember 2005 mengingat suasana semakin memanas menjelang seminar peninjauan pelaksanaan Pepera Tahun 1969 di Papua.
Langkah itu dimaksudkan untuk menyikapi kondisi situasi dan keamanan di Papua secara umum.
"Saya perintahkan semua Bupati/Wali Kota untuk tidak meninggalkan wilayahnya serta bepergian ke Jakrta atau kemana saja dengan alasan mencari investor", ujar Solossa.
Dalam kesempatan itu, Solossa juga meminta agar semua pejabat publik khususnya pejabat daerah agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat serta lebih menjalin komunikasi dengan rakyatnya serta lebih memperhatikan pembangunan. (Gab/W-8)