JAKARTA - Partai Golkar akan segera membuat koalisi permanen dengan sejumlah partai inti untuk mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Koalisi permanen itu akan diikat oleh kontrak politik antara Presiden Yudhoyono dengan partai politik (parpol) yang bersedia mendukung pemerintahan hingga akhir masa jabatan tahun 2009, dengan konsesi sejumlah jabatan menteri di kabinet.
Rencana membentuk koalisi permanen tersebut secara resmi akan menjadi sikap politik Partai Golkar yang akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar II yang digelar mulai 24 hingga 25 November 2005.
Hal itu dikemukakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar, Priyo Budi Santoso kepada pers di Jakarta, Jumat (11/11). Rencana pembentukan koalisi permanen tersebut dibuat berdasarkan draf pernyataan bidang politik yang akan dibahas dalam Rapimnas Partai Golkar. Menurut Priyo, partai politik yang diproyeksikan untuk menjadi koalisi inti adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun PKS diajak hanya dijadikan simbol, karena memiliki komitmen mengusung isu anti korupsi. Tanpa keterlibatan PKS pun, koalisi inti permanen sudah mampu mengumpulkan 297 dari total 550 suara di parlemen. Kalau ditambah suara PKS, maka jumlahnya menjadi 342 suara.
Sementara PKS sendiri belum menentukan sikapnya, apakah akan menarik dukungan atau tetap menjadi partai pendukung pemerintah seperti sekarang ini. Sikap tegas PKS akan diambil dalam rapat Majelis Syuro yang rencananya akan diadakan pada 25 November mendatang.
"Posisi PKS memang unik, tapi kami tidak istimewakan salah satu kelompok. Kalau PKS mau tarik dukungan, lakukanlah, kenapa takut-takut. Kalau mau keluar, ya keluar saja" tegas Priyo.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang saat ini memiliki dua menteri di kabinet, tidak dihitung dalam koalisi permanen karena sikap DPP PKB masih sangat dipengaruhi Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid yang sangat kritis terhadap pemerintah.
Pengamatan Pembaruan, gagasan koalisi permanen yang disampaikan tersebut bertitik tolak dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir dan Ketua Umum PPP Hamzah Haz.
Priyo yang juga Koordinator Pernyataan Bidang Politik ini mengungkapkan ada dua skenario yang akan dibahas dan diputuskan dalam Rapimnas Partai Golkar mendatang. Skenario pertama, Partai Golkar dalam posisi mengawal pemerintah sampai dengan akhir masa jabatannya dengan membantu koalisi inti permanen bersama sejumlah partai politik lain.
Skenario kedua, Partai Golkar akan berperan sebagai equal partner, partner seimbang, dengan posisi yang kritis, obyektif, proporsional, solutif dan proaktif. (L-8)