JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan mengganti satu-dua menteri yang kinerjanya dinilai tidak sesuai standar dan target yang ditetapkan. Presiden akan tetap konsisten setelah evaluasi akan merombak di kabinet sesuai yang dinyatakan sebelum-nya.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi sebelum mendampingi Presiden Yudhoyono yang membuka acara The 8th General Assembly of the Asian Forum of Parliamentarians on Populations and Development (AFPPD) di Gedung Pustakaloka DPR, Sabtu (12/11) pagi.
"Saya ingin membetulkan kesalahan bahwa seolah-olah presiden mengatakan tidak ada pergantian menteri. Padahal yang dimaksud tidak ada pergantian sekaligus," kata Sudi Silalahi. Menurut dia, pergantian kabinet akan dilakukan terhadap para menteri yang tidak memenuhi target program atau menteri tersebut lebih tepat untuk ditempatkan di tempat lain.
Soal kapan waktunya, dan siapa saja menteri yang akan diganti, Sudi Silalahi tidak bersedia menyebutkan, karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Sudi hanya mengatakan, Presiden yang akan langsung mengumumkan hasil evaluasi dan pergantian perombakan kabinet tersebut.
Tidak Dibicarakan
Sebelumnya, sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (11/11) siang kemarin, sama sekali tidak membicarakan perombakan kabinet atau reshuffle. Sidang kabinet yang secara "mengejutkan" berlangsung kurang dari dua jam itu, beragendakan pelaksanaan program kerja 2005 yang tinggal 1,5 bulan lagi, dan harapan tahun 2006, di samping evaluasi kabinet yang belum tuntas.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Sofyan A Djalil, dalam jumpa pers, di Kantor Presiden, sidang kabinet yang salah satu agendanya evaluasi kabinet itu memang tidak dimaksudkan untuk merombak kabinet. Namun ketika ditanya wartawan, apakah itu berarti memang tidak ada reshuffle kabinet, Sofyan mengatakan, "Tidak juga berarti seperti itu."
Menurut Sofyan A Djalil, Presiden dalam sidang kabinet itu menjelaskan bahwa evaluasi kinerja kabinet tahunan tidak berarti bongkar pasang kabinet. Dengan penjelasan itu pula Presiden Yudhoyono meminta para menterinya mengevaluasi kinerja departemennya masing-masing.
Untuk itu dibentuk "Posko Pemantauan Implementasi Program Kerja" di masing-masing departemen dan kementerian. Tugas posko ini adalah memantau pelaksanaan proyek di masing-masing provinsi agar tepat waktu. Dengan itu, diharapkan program kerja yang belum selesai bisa dikebut dengan posko tersebut.
Dalam jumpa pers Rabu lalu, Presiden Yudhoyono memang mengakui, tidak semua yang diprogramkan mencapai keberhasilan. "Tapi juga tidak bisa dikatakan semuanya gagal, saya kira tetap ada yang mencapai sasaran, hanya memang tidak seperti yang diharapkan, saya akui itu," kata Presiden ketika itu.
Penyebabnya bermacam-macam. Mulai dari harga minyak dunia yang tinggi, nilai tukar rupiah sempat merosot tajam, bom Bali, dan berbagai kendala lain. Begitu pun Presiden yakin, ke depan sasaran dan program pembangunan dapat dicapai secara maksimal dengan evaluasi yang dilakukannya. (Y-3)