JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta merevisi prediksi inflasi 2006 dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Hal itu, terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Oktober lalu, yang memicu kenaikan harga pada kebutuhan pokok lainnya.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ben VB Sitompul, mengatakan, perkiraan inflasi DKI sebesar delapan sampai sembilan persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2006, tidak realistis.
"Kenaikan harga BBM Oktober lalu, sudah memberikan kontribusi sangat besar pada inflasi 2005, yakni hampir delapan persen. Kenyataan ini mempengaruhi kondisi ekonomi makro 2005, dan nantinya memberi kontribusi negatif terhadap kondisi ekonomi 2006," kata Ben pada pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah RKPD 2006, di Gedung DPRD DKI, Jumat (11/11).
Menurut dia, inflasi 2005 diperkirakan mencapai 17 persen. Hal itu, diyakininya akan mempengaruhi jumlah pengangguran dan kemiskinan.
Dengan asumsi pendapatan per kapita DKI Rp 20.000 per hari, inflasi tersebut, dapat menyebabkan pertambahan penduduk kategori miskin sekitar 60 sampai 70 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Sunari Sarwono mengatakan, angka inflasi DKI mencapai 7,93 persen pada Oktober 2005. Sedangkan total inflasi selama Januari hingga Oktober 2005 menembus dua digit, yakni 14,87 persen.
Menurut dia, peningkatan inflasi Oktober memang sangat tinggi. Pada September 2005, inflasi DKI hanya 0,66 persen. Sedangkan inflasi Januari-September 6,43 persen.
"Kenaikan inflasi DKI sampai 7,93 persen selama Oktober, disebabkan kenaikan harga BBM ditambah faktor Lebaran," kata Sunari, ketika ditemui di kantornya, Jumat siang.
Dia menjelaskan, kenaikan inflasi memang sering terjadi menjelang hari-hari besar, seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Namun pada Oktober lalu, kenaikan inflasi cukup signifikan karena berbarengan dengan kenaikan harga BBM.
Dia memperkirakan, dalam dua bulan terakhir 2005, kenaikan inflasi tidak akan setinggi pada Oktober. "Memang akan terjadi kenaikan harga terutama barang-barang menjelang Natal dan Tahun Baru, tetapi besarnya tidak seperti bulan lalu," kata Sunari.
Proyek Daerah
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta berencana menaikkan nilai proyek daerah sebagai penyesuaian akibat kenaikan harga BBM dan laju inflasi yang cukup tinggi.
"Kami akan menaikkan nilai proyek daerah dan itu sangat realistis pada saat ini. Tapi, kami masih menunggu payung hukumnya dari pemerintah pusat," kata Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (11/11).
Menurut dia, Departemen Keuangan kini tengah merumuskan ketentuan eskalasi nilai proyek nasional sebagai acuan bagi departemen. "Jika itu sudah selesai, kita tinggal merumuskan berapa besaran kenaikan estimasi untuk proyek daerah," jelas Ritola.
Secara terpisah, Ketua Komisi D (Pembangunan) DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto mengatakan, kenaikan nilai proyek daerah harus ditetapkan dalam waktu dekat ini. "Jika tidak, akan banyak proyek yang tidak jalan. Pembangunan pun akan tersendat," ujar dia.
Dia mengatakan, nilai proyek daerah yang berlaku saat ini, harus ditinjau ulang karena sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi pascakenaikan harga BBM dan laju inflasi 2005 yang menembus dua digit. "Semua proyek daerah masih menggunakan asumsi harga barang sebelum kenaikan harga BBM. Sementara saat ini, harga barang sudah naik dan cenderung terus naik pada tahun 2006. Jadi nilai proyek daerah sepatutnya dieskalasi," ujar Sayogo. (J-9)
Kontribusi Kenaikan Inflasi DKI selama Oktober 2005:
Kelompok Persentase
1. Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 26,33
2. Perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar 6,00
3. Bahan makanan 5,93
4. Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 3,78
5. Sandang 2,37
6. Kesehatan 1,19
7. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,62
Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi cukup besar:
1. Angkutan dalam kota 1,96
2. Bensin 1,57
3. Minyak tanah 1,19
4. Cabe merah 0,40
5. Beras 0,18
6. Angkutan antarkota 0,16
(Sumber: BPS, November 2005)