JAMBI - Protes warga miskin yang tidak mendapat dana kompensasi atau subsidi langsung tunai (SLT) sebanyak Rp 300.000 berlanjut. Ratusan warga di Kota Bangko, Kabupaten Merangin (250 km dari Kota Jambi), membakar kantor Kepala Desa (Kades) Nalo Gedang, Kamis (20/10), karena mereka tidak masuk daftar penerima dana.
Kepala Bidang Humas Polda Jambi AKBP Yatin Suyatmo BA mengatakan kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (21/10) pagi, akibat aksi itu sebagian besar bangunan kantor kepala desa hangus dan rusak. Dalam kejadian itu seorang warga luka serius dan dirawat intensif di Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Tentara (DKT) Bangko. Sedangkan kepala desa beserta staf selamat.
Pembakaran kantor kepala desa di Bangko tersebut dipicu aksi protes keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dana SLT. Protes mereka ketika mendatangi kantor kepala desa kurang mendapatkan tanggapan yang memuaskan, sehingga mereka beraksi.
Menurut Yatin, aksi pembakaran kantor kepala desa tersebut berhasil dihentikan setelah polisi diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada warga yang ditahan dalam peristiwa ini.
Dipotong
Keluhan warga miskin juga terdengar di Bengkulu. Warga Desa Pagar Jati (Bengkulu Utara), Desa Rimbo Pengadang dan Lebong Atas di Kabupaten Rejang Lebong mengeluh dana SLT diduga dipotong oleh oknum aparat desa setempat dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan pencairannya. Besarnya pemotongan bervarisasi antara Rp 10.000 hingga Rp 40.000 untuk setiap keluarga penerima.
Safei, salah seorang warga Desa Pagar Jati, mengungkapan di Bengkulu, Kamis, di desanya setiap warga yang menerima dana kompensasi dipotong Rp 40.000 per keluarga, sehingga mereka hanya menerima Rp 260.000 dari seharusnya Rp 300.000 untuk jatah tiga bulan, yakni Oktober, November dan Desember.
Pemotongan dana kompensasi yang diduga dilakukan oleh oknum aparat desa setempat dengan dalih biaya administrasi pencairan dana bantuan meresahkan warga miskin.
"Warga yang menerima dana kompensasi keberatan dan memprotes pemotongan tersebut. Soalnya, kita dengar dana tidak boleh dipotong oleh siapa pun dan dengan dalih apa pun,'' kata Safei.
Bupati Bengkulu Utara Ir H Imron Rosadi yang dihubungi dari Kota Bengkulu, Kamis petang, mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi mengenai pemotongan dana itu. "Jika informasi itu benar saya minta pihak-pihak yang memotong dana kompensasi BBM supaya mengembalikanya kepada warga yang bersangkutan. Sebab tidak dibenarkan dana kompensasi dipotong,'' katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan dan Sidoarjo, Jawa Timur, sedang mendata ulang sekaligus menarik kartu kompensasi BBM (KKB) dianggap tidak tepat sasaran.
Kepala BPS Sidoarjo, Moch. Djakfar, Jumat, menyebutkan, dia sudah berkoordinasi dengan Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso yang sudah memerintahkan agar pendaftaran ulang nantinya diikuti dengan survei lapangan yang lebih mendekati sasaran.
Pendataan tersebut, lanjutnya, sedang berlangsung sehingga belum bisa diketahui berapa banyak tambahan keluarga miskin yang mendapatkan KKB pada tahap kedua mendatang. Dia baru memperkirakan tambahannya sekitar 20.000 keluarga miskin.
Kepala BPS Lamongan Mohammad Khudlori yang dihubungi terpisah hari yang sama, mengemukakan, sedikitnya akan ada tambahan sekitar 40.000 keluarga miskin baru. Saat ini saja penerima KKB di Lamongan tercatat sekitar 90.000 keluarga.
BPS Jawa Tengah menarik lebih dari 10.000 kartu kompensasi yang dinyatakan salah sasaran. ''Kami telah menarik lebih dari 10.000 KKB dari seluruh kabupaten/kota di Jateng, yang jatuh ke tangan mereka tak berhak menerimanya. Selanjutnya kartu-kartu itu akan kami batalkan,'' kata Kepala BPS Jateng Soehandono, kepada wartawan, Kamis.
Penarikan dilakukan karena beberapa faktor, antara lain penerima sudah meninggal dunia dan bukan termasuk dalam kategori keluarga miskin. (141/142/143/029)