JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Hadi Utomo membantah kalah partai yang dipimpinnya itu meminta jatah menteri terkait isu pergantian (reshuffle) sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, PD telah menyiapkan beberapa masukan untuk pemerintah terkait evaluasi kinerja para menteri.
Hal itu dikatakan Hadi Utomo usai menerima kedatangan sejumlah kader Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) di Jakarta, Kamis (20/10). UMNO adalah partai penguasa di Malaysia. "Partai Demokrat tidak pernah meminta posisi. Saya ketua umumnya, saya belum pernah menandatangani surat permintaan seperti itu," kata dia.
Menurut Hadi, saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih melakukan penilaian terhadap kinerja kabinet. Untuk itu, PD akan memberikan masukan kepada Presiden, diminta atau tidak, terhadap kinerja kabinet.
PD sudah menyiapkan evaluasi secara menyeluruh kinerja para menteri selama setahun ini. Sebagai partai politik, kata dia, PD terus mengikuti perkembangan berbagai permasalahan di Indonesia, seperti masalah pembangunan dan perekonomian.
"Jadi, kami juga telah menyiapkan pertimbangan jika memang sewaktu-waktu diminta Presiden. Kami memahami jika Presiden menilai ada hal-hal yang perlu diperkuat lagi dalam kabinet," kata dia. Dikatakan, persoalan utama bukan perlu atau tidak dilakukan reshuffle kabinet. Yang penting, pemerintah mau melakukan evaluasi agar aga pembenahan dan perbaikan terhadap beberapa permasalahan di kabinet.
"Tentunya, sebagai partai yang mengusung SBY dan JK sebagai Presiden dan Wapres kami akan siap jika diminta. Termasuk tenaga-tenaga yang dibutuhkan," kata dia.
Di tempat terpisah, Menteri Kehutanan yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban menyerahkan sepenuhnya keputusan pergantian menteri kepada Presiden. Sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat, Presiden Yudhoyono memiliki mandat penuh, termasuk untuk menentukan orang-orang yang akan membantu dia.
Dikatakan, Presiden Yudhoyono sudah mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet. Jadi, menurut dia, sebaiknya reshuffle tidak dilakukan hanya karena desakan-desakan publik. Jika itu yang terjadi, berarti pemerintah lemah.
"Jadi, reshuffle itu hak penuh presiden. Siapa yang berani menjamin masalah akan selesai jia aktivis yang saat ini sering menggelar demo meminta turun presiden diberi jabatan menteri. Nanti mereka malah didemo lagi. Jadi, lebih kita hormati sistem demokrasi," kata Kaban. (O-1)