JAKARTA - Pemerintah menolak tudingan sebagian kalangan yang menyebutkan tidak ada tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan hasil ujian nasional (UN). Peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan berdasarkan pemetaan yang diperoleh dari UN.
Demikian disampaikan tiga pejabat Depdiknas yang dihubungi Pembaruan secara terpisah di Jakarta, Kamis (20/10). Mereka adalah juru bicara Depdiknas Bahrul Hayat, Direktur Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Depdiknas Zamroni dan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Gatot Hari Priowirjanto.
Dijelaskan Bahrul, Depdiknas telah mengirim hasil pemetaan pendidikan kepada seluruh dinas pendidikan di provinsi. "Di situ kita jelaskan posisi masing-masing sekolah, di bidang mana mereka lemah dan mana yang harus ditingkatkan. Selain itu kami juga menampilkan data itu di web site, meski untuk sekolah yang ingin mengakses harus mendaftar dulu," katanya.
Pendaftaran ini diperlukan karena data itu merupakan rahasia sekolah masing-masing dan sampai saat ini sudah banyak sekolah yang mendaftar.
Zamroni juga menolak bila pihaknya tidak menginformasikan hasil evaluasi UN ke sekolah-sekolah. Disampaikan, hasil UN dianalisis dan dilihat pada bagian mana siswa banyak melakukan kesalahan. Informasi ini dikirim langsung ke sekolah-sekolah untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). "Kita memberikan dana bagi kegiatan MGMP untuk meningkatkan mutu guru," katanya.
Senada dengannya, Gatot juga menegaskan bila pihaknya sangat berkepentingan dengan hasil UN untuk meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan (SMK). Malahan dia sudah membuat target bahwa 20 persen murid SMK peserta UN mendapat nilai 10 untuk tiga mata pelajaran yang diujikan.
"Kita sudah merancang peningkatan mutu melalui pemanfaatan information and communication technologies (ICT). ICT akan kita manfaatkan untuk program remedial bagi siswa-siswa SMK. Mereka belajar dengan memanfaatkan teknologi," katanya.
Program remedial akan dibuat melalui dua cara. Cara pertama adalah menggandeng televisi lokal dengan membeli paket jam tayang. Di daerah yang nilainya rendah dan sudah memiliki siaran televisi lokal, maka guru terbaik untuk mata pelajaran itu akan mengajar melalui media tersebut. Cara kedua, bagi sekolah yang sudah mempunyai infrastruktur televisi, remedial dilakukan dengan menonton siaran yang menayangkan modul yang disiapkan dari Jakarta. Jaringan televisi ini bisa diakses hingga radius 30 kilometer.
Remedial semacam ini sudah berjalan di Bantul, Magelang, Semarang, Jember, Banyuwangi, dan 18 kabupaten lain. Sementara provinsi lain yang juga akan membangun televisi lokal adalah Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh, Langsa, Meulaboh). Begitu juga di Mataram, NTB dan Kupang, NTT.
Ketika ditanya mengapa daerah yang dapat mengikuti remedial kebanyakan daerah di Jawa, padahal hasil UN menunjukkan nilai rendah justru diperoleh murid di luar Jawa, Gatot menjelaskan bahwa program itu terkait dengan kesiapan infrastruktur di daerah. Hingga tahun 2007, ditargetkan 400 kabupaten/kota sudah terjangkau dengan sistem remedial melalui ICT. "Ini sejalan dengan instruksi Mendiknas untuk mengurangi disparitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi," katanya.(A-22)