PROSES pembagian dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) membuat Bangsa Indonesia prihatin. Begitu banyak rakyat yang mengantre dan berebutan, bahkan ada yang sampai pingsan dan meninggal. Dana itu juga banyak yang salah sasaran dan sering dipotong oleh oknum aparat desa atau kecamatan.
Pembagian uang memang sangat riskan. Jika uang sudah di tangan, sangat mudah dibelanjakan, bahkan hanya dalam hitungan detik atau menit. Memotong uang juga pekerjaan mudah.
Berbeda dengan barang. Beras, misalnya, tak mudah dilepas dari pemiliknya dan kurang diminati untuk dikorupsi.
Sejak 2002, pemerintah, melalui Perum Bulog, sebenarnya telah menjalankan program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang berjalan dengan lancar. Walaupun seperti juga pembagian uang kompensasi BBM terjadi salah sasaran, secara nasional hasilnya cukup memuaskan.
Saat pembagian raskin, tidak terjadi perebutan atau antre berkepanjangan. Raskin juga sulit dimanipulasi atau dipotong di tengah jalan. Sedangkan uang sangat mudah dikorupsi dan mudah habis dipakai untuk konsumsi.
Menurut pengamat ekonomi perberasan, Husein Sawit, pemberian bantuan berbentuk beras maupun uang tunai sebenarnya sama-sama meningkatkan pendapatan riil. Namun, beras lebih baik untuk negara yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pembagian beras mudah dimonitor masyarakat, lebih transparan dari segi kuantitas, kualitas, dan distribusi.
Beras pun tidak berdampak pada inflasi dan tidak bisa mengarahkan untuk konsumsi tertentu. Bila terganggu suplainya, misalnya ada perang, konflik, atau krisis ekonomi, maka beras menjadi lebih unggul dibandingkan uang tunai. Selain itu, pembagian beras banyak melibatkan desa dalam berbagai tahap.
Itulah sebabnya banyak yang mengusulkan agar lebih banyak masyarakat dilibatkan dalam penyaluran raskin. Misalnya mengkondisikan padat karya beberapa jam untuk setiap penerima manfaat.
Sering pula muncul masalah di lapangan, yakni harga jual raskin dinaikkan aparat desa untuk ongkos angkut atau distribusi ke desa-desa. Konsekuensinya, dana untuk pengelolaan raskin ditambah atau dipisahkan tersendiri dari biaya operasional Perum Bulog.
Pemerintah layak memperhatikan lebih serius program ini karena untuk kepentingan rakyat miskin yang jumlahnya jutaan. Biaya bisa diturunkan dengan tidak menggunakan kredit komersial dan melibatkan penggilingan swasta untuk distribusi.
Pemerintah menetapkan harga raskin Rp 1.000 per kg, dan setiap keluarga mendapat jatah 20 kg per bulan. Namun, di lapangan, raskin sering harus dibeli dengan harga sedikit di atas Rp 1.000 untuk biaya angkut ke desa-desa. Selain itu, raskin harus dibagi dua, tiga, bahkan empat keluarga karena banyak yang merasa belum dimasukkan dalam daftar keluarga miskin.
Perum Bulog, yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola raskin, selama ini memakai dana komersial sehingga gerakannya sangat terbatas, karena harus berhitung dengan cermat. Bulog hanya menyimpan di gudang, sedangkan pemerintah daerah (pemda) yang mengambil dari gudang dan mendistribusikannya ke desa-desa. Aparat pemda kemudian mengenakan biaya transportasi.
Pemda sebaiknya mengalokasikan dana untuk membantu distribusi dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat desa untuk mengawasi penyaluran raskin. Pemda seharusnya lebih proaktif. Jika ada warganya yang kekurangan beras tidak perlu selalu bergantung pada pemerintah pusat. Beras sudah ada di gudang-gudang milik Perum Bulog, tinggal berkoordinasi.
Masih Dibutuhkan
Rakyat Indonesia yang miskin, masih membutuhkan subsidi, antara lain dengan bantuan Raskin. Ini juga dilakukan negara-negara lain, termasuk negara maju. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi atau sekitar 15,6 juta keluarga (60 juta jiwa).
Jika patokannya pendapatan US$ 2 per orang, maka jumlahnya bisa separo penduduk Indonesia. Mereka sangat rawan pangan serta rentan terhadap berbagai goncangan, misalnya harga dan inflasi. Masih banyak penduduk yang menghadapi kesulitan dalam mengakses kesehatan, pendidikan, dan pangan.
Hasil penelitian Husein Sawit dan Steven Tabor menunjukkan, sekitar 15 persen penyaluran raskin tidak tepat sasaran. Selain tidak masuk dalam daftar, banyak keluarga miskin tidak sanggup membeli raskin yang berharga Rp 1.000 per kg. Namun, program ini masih dibutuhkan karena jutaan rakyat miskin kesulitan mendapat beras yang harganya terjangkau.
Masih banyak keluarga sangat miskin tidak beruntung mendapatkan raskin. Banyak keluarga miskin tidak mampu membeli beras 5-10 kg per bulan walaupun harganya murah. Saat ini, yang diperlukan adalah penyaluran musiman, bukan konstan sepanjang tahun di daerah surplus. Kebocoran mulai terjadi di titik distribusi ke rumah tangga sasaran atau penerima manfaatnya. Desa pun harus membiayai ongkos distribusinya.
Tahun 2005 program raskin direncanakan untuk membantu 8,8 juta keluarga miskin, namun kemungkinan membengkak menjadi 13,2 juta keluarga atau sekitar 50 juta jiwa karena di lapangan banyak yang meminta dimasukkan daftar penerima. Ada bupati yang terpaksa mengeluarkan surat keputusan tentang pembagian satu jatah raskin untuk empat keluarga di satu wilayah, karena jumlah warga miskinnya sangat banyak. Akhirnya, masing-masing keluarga mendapat 5 kg.
Jumlah 13,2 juta keluarga itu hampir mendekati angka keluarga miskin versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berjumlah 15,9 juta keluarga, dan 72 persen di atas data kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS). Angka BKKBN lebih tinggi dari jatah raskin.
Diakui, sulit untuk menentukan batasan keluarga miskin, dan banyak penduduk berada sedikit di atas garis kemiskinan. Selain itu, para kepala desa juga diminta membuat target sasaran raskin lagi.
Sebaiknya target diperbaiki, dan tingkatkan pembagian di wilayah konsentrasi masyarakat miskin. Batasi distribusi dalam musim tertentu, kecuali bila diperlukan, dan ditingkatkan di musim yang lain, misalnya saat paceklik. Jika perlu, tingkatkan frekuensi distribusi, misalnya dua kali per bulan. Pasang label ''Beras untuk Orang Miskin'' di setiap karung yang akan didrop di desa-desa.
PEMBARUAN/SUMEDI TP