DENGAN adanya penambahan 2 KA ekspres dari Tanahabang ke Bogor sangat membantu kami pelanggan PT KA dan mengurangi kemacetan lalu lintas jalan raya. Tapi penambahan KA tersebut tidak berdampak positif bagi penumpang dari Depok.
Yang menjadi pertanyaan say kenapa KA Depok-Sudirman-Tanahabang pukul 07.46 dan pukul 08.26 dengan tarif Rp 7.500 tidak diadakan, tapi sebaliknya tidak ada satu pun KA dari Tanahabang-Sudirman-Depok pada sore jam bubaran kantor.
Ini sangat merugikan penumpang Depok yang dengan terpaksa naik KA Bogor ekspres dengan tarif Rp 10.000. Dengan kata lain penumpang Depok membayar lebih Rp 2.500 setiap hari karena tidak ada KA Tanahabang-Sudirman-Depok.
PT KA hanya mencari keuntungan dari penumpang Depok yang setiap harinya lebih kurang 50 persen naik KA Bogor Ekspres, yang juga akan menaikkan tarifnya menjadi Rp 13.000 per November ini.
Sebelum menaikkan tarif, sebaiknya PT KA memperbaiki dahulu fasilitas stasiun seperti di Sudirman yang sudah tidak layak menampung penumpangnya (atau menunggu jatuh korban dahulu) dan juga kalau terjadi hujan, calon penumpang menjadi tidak nyaman karena stasiun becek dan bocor serta masih banyak yang mesti diperbaiki lagi selain ketepatan jadwal.
Kepada PT KA supaya memperbaiki dan menjaga citranya yang sudah mulai dipercaya oleh masyarakat Jabodetabek untuk meningkatkan kualitasnya.
Sebaiknya PT KA menambah jadwal berangkat dari Depok-Sudirman-Tanahabang lebih pagi supaya warga yang masuk kantor pukul 08.00 bisa memakai jasa KA Ekspres.
Antoni
Warga Depok
MENANGGAPI beredarnya selebaran/brosur yang menawarkan kepada masyarakat untuk mengikuti program investasi dengan konsep arisan dan multilevel marketing untuk mendapatkan keuntungan berlipat melalui rekening dan ATM BNI, de- ngan ini kami sampaikan bahwa BNI tidak pernah menyelenggarakan program tersebut.
Untuk itu, masyarakat diharap berhati-hati. Bila menemukan tawaran program meragukan yang terkait dengan BNI, silahkan menghubungi kantor BNI terdekat.
Intan Abdams Katoppo
Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
BUKAN hanya tidak tepat sasaran, penyaluran dana kompensasi BBM juga telah meminta korban jiwa. Seorang rakyat miskin sudah uzur usianya meninggal akibat berdesak-desakan dalam upaya membawa pulang dana tersebut.
Kejadiannya di sebuah kantor pos Jawa Tengah. Karena korban sudah jatuh, masihkah pemerintah meneruskan penyaluran dana tersebut dengan cara yang ditempuhnya seperti sekarang ini?
Mana tanggung jawab Sri Mulyani yang pernah menyatakan dan menjamin keamanan penyaluran dana tersebut dengan penegasannya tidak ada kebocoran.
Pemerintah sudah harus mawas diri untuk menyikapi masalah yang terjadi. Sudah saatnya Presiden Yudhoyono mengganti menteri-menterinya yang tidak menampilkan kemampuan sebagai seorang menteri.
Taufik Karmadi
Jakarta