1 Tahun
SBY-JK
Pengantar
Kamis, 20 Oktober 2005, duet Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla genap setahun. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang menaruh harapan besar pada pemerintahan baru, tentu masih mengingat janji Yudhoyono saat kampanye, antara lain menyangkut penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memacu pertumbuhan eko- nomi.
Redaksi
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono, saat melantik para menterinya, menyampaikan akan mengevaluasi kinerja kabinet dalam setahun. Beberapa waktu lalu, tatkala, isu reshuffle (perombakan kabinet) memanas, Yudhoyono menampik dan menegaskan, yang akan dilakukannya adalah evaluasi.
Pengertian evaluasi tentu bermacam-macam. Bisa sekadar menilai dan meluruskan yang bengkok tanpa ada perombakan personel, bisa diartikan hanya melakukan pergeseran di kabinet dengan menukar posisi menteri, tetapi bisa pula mengganti menteri-menteri yang dianggap tidak kredibel dengan wajah baru yang dinilai lebih mampu.
Bergulirnya isu reshuffle akhir-akhir ini, memang lebih banyak menunggang alasan kegagalan kabinet di bidang perekonomian, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur gagal-tidaknya kabinet, khususnya tim ekonomi, setidaknya harus mengacu pada indikator-indikator ekonomi makro yang dicapai sekarang dibanding hasil yang dicapai tim ekonomi kabinet sebelumnya, serta target-target yang ingin dicapai Kabinet Indonesia Bersatu di awal pemerintahan.
Tim ekonomi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005, awalnya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, kemudian diubah dalam APBN Perubahan II menjadi 6,0 persen.
Sedangkan realisasi hingga semester I baru 4,8 persen. Sebagai perbandingan, saat pemerintahan dijalankan Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri, pada 2004 mencatat pertumbuhan 5,1 persen, lebih tinggi daripada yang ditargetkan 4,8 persen.
Demikian juga dengan inflasi, yang awalnya ditargetkan 5,5 persen, tetapi kemudian naik menjadi 6,0 persen. Namun, seiring dengan kenaikan suku bunga sebagai respons atas dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM), hingga akhir tahun diperkirakan malah tembus dua digit menjadi 12 persen atau melonjak drastis dibandingkan tahun 2004 sebesar 6,5 persen.
Belum lagi nilai tukar yang saat ini sudah di atas Rp 10.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dibanding tahun 2004 rata-rata Rp 8.600 per dolar AS. Sedangkan, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan pada minggu pertama Oktober sudah tercatat 12,09 persen, atau sangat tinggi dibanding target awal tahun 6,5 persen maupun dalam APBN Perubahan II sebesar 8,0 persen.
Dari empat indikator asumsi ekonomi makro ter- sebut, memperlihatkan hasil yang dicapai tim ekonomi memang sangat jauh dari harapan. Namun, harus disadari pula, sekadar membandingkan kinerja yang sekarang dengan kabinet sebelumnya, tentu tidak fair. Karena tingkat tantangan dan masalahnya berbeda.
Namun, satu hal yang menjadi catatan positif dari tim ekonomi kabinet sebelumnya (Kabinet Gotong royong), adalah kemampuan mereka bersinergi, baik di internal tim ekonomi maupun dengan otoritas moneter, yakni Bank Indonesia (BI). Kondisi harmonis itu nyaris sangat jauh dari tim ekonomi yang saat ini dikomandani Aburizal Bakrie selaku Menko Perekonomian.
Sebagai contoh, dalam masalah rencana impor beras, Menteri Pertanian (Mentan) sejak awal tidak setuju dengan, dengan alasan stok nasional mencukupi. Meski belakangan setelah polemik memanas, Mentan pun tampak melunak. Sikap Mentan itu bertolak belakang dengan Menteri Perdagangan yang membuka kran impor, dan sikap Dirut Perum Bulog yang terkesan memaksakan impor, dengan cara memperbanyak frekuensi penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), agar stok di Bulog segera kosong.
Di lain kesempatan Menteri Keuangan (Menkeu) agar BI menghentikan laju kenaikan suku bunga. Hal itu dimaksudkan agar perekonomian bisa bernapas sejenak, mengingat, dalam pandangan Menkeu, nilai tukar rupiah relatif stabil. Padahal, langkah BI menaikkan suku bunga adalah respons atas kebijakan kenaikan harga BBM yang begitu tinggi oleh pemerintah, guna mencapai target inflasi. Hal itu jelas menunjukkan tidak adanya koordinasi antara pemerintah dan otoritas moneter.
Kehilangan Momentum
Menarik untuk disimak penilaian ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), yang juga anggota DPR, Dradjad H Wibowo, selama ini, tim ekonomi banyak didominasi oleh figur yang mengutamakan stabilitas makro.
"Gambaran ekonomi kita saat ini sangat bias, terlampau menonjol di sisi makro. Padahal, sektor mikro adalah fondasi utama untuk menciptakan stabilitas makro," ia menjelaskan.
Gambaran makro yang selalu ditonjolkan, menurut Dradjad, sejalan dengan agenda Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Sebab hal itu lebih mudah dipahami oleh investor finan- sial.
Secara umum, ia melanjutkan, kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu telah menyia-nyiakan momentum optimisme yang sempat tersembul di awal pemerintahan baru. "Sayangnya, optimisme yang begitu tinggi itu kini berbalik menjadi ketidakpercayaan. Sulit untuk membalikkan keadaan. Saya usul perlu ada reshuffle kabinet dan perubahan kebijakan secara radikal, dengan lebih pro kepada usaha yang riil," ia menjelaskan.
Senada dengan Dradjad, ekonom senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pande Radja Silalahi menilai, reshuffle adalah satu keharusan. "Kalau terlambat, tak ada lagi yang bisa diandalkan untuk membangun kembali kepercayaan," ujarnya.
Pande lantas mengingatkan, hasil polling beberapa lembaga menunjukkan popularitas Yudhoyono di mata publik sebenarnya masih ada. Publik kecewa dengan kinerja para menteri. "Di sini Presiden seharusnya menggunakan momentum untuk mempertahankan popularitasnya dengan mengganti para menteri yang dianggap tidak kredibel," katanya.
Sementara Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto berharap, ada satu kebijakan yang radikal dari pemerintah dan DPR. Kebijakan yang dimaksud pun tak melulu di bidang ekonomi.
"Kita ingin segera ada UU Perlindungan Saksi, dan UU Kebebasan Mengakses Informasi Publik. Ini untuk melengkapi langkah pemberantasan korupsi yang menjadi penyakit ekonomi kita," ujarnya berharap.
Konflik Kepentingan
Desakan lebih tegas dilontarkan kelompok ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB). Mereka bahkan terang-terangan menunjuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian, dinilai sangat buruk dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Bahkan beberapa menteri, seperti Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak dievaluasi karena tidak memiliki prestasi yang menonjol.
"Ada anggota kabinet yang tidak layak dipertahankan karena sudah dinilai gagal. Sehingga kalaupun dia dirotasi, juga tidak ada gunanya karena tidak memiliki kemampuan kepemimpinan dan akan sulit membuat terobosan. Belum lagi ada potensi conflict of interest," ujar Hendri Saparini, anggota TIB.
Ia pun menunjuk posisi Menko Perekonomian yang dijabat Aburizal Bakrie, sarat dan sangat berpotensi muncul konflik kepentingan. "Seorang pebisnis atau konglomerat sekalipun, duduk sebagai eksekutif (pemerintahan) bukanlah persoalan. Tetapi, keikutsertaan perusahaan milik Menko pada sejumlah proyek infrastruktur, berpotensi menimbulkan conflict of interest," ungkapnya.
TIB lantas membeberkan adanya memo Menko Perekonomian tentang penggunaan pipa buatan dalam negeri dalam proyek pipanisasi gas. Padahal, perusahaan milik Aburizal Bakrie merupakan produsen utama seamless pipe (pipa tanpa kelim).
Terkait hal tersebut, Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Enceng Shobirin Nadj, juga melihat besarnya potensi konflik kepentingan di bidang ekonomi, di tubuh kabinet. Shobirin pun menyebut dua nama, yakni Jusuf Kalla dan Aburizal, sebagai pihak yang sangat berpeluang memicu konflik kepentingan. "Sejak dulu, klan pengusaha besar di Indonesia, selalu menikmati koneksi dengan kroni penguasa. Apalagi saat ini mereka menjadi penguasa," ia mengingatkan.
Dengan demikian, dalam pandangan Shobirin, reshuffle di tim ekonomi adalah keharusan. "Jangan lagi didominasi figur-figur dari kelompok neoliberalisme. Karena peran pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat, tereliminasi oleh kebijakan globalisasi dan pasar bebas yang disuarakan oleh aktor-aktor neoliberalisme," ujarnya.
Ia lantas mengingatkan, keberhasilan program ekonomi pemerintah akan sangat menentukan periode transisi demokrasi Indonesia. Mumpung rakyat belum menarik dukungannya terhadap pasangan Yudhoyono-Kalla, tentu perubahan dalam wujud reshuffle kabinet, bukanlah sesuatu yang tabu.
Kemudian timbul pertanyaan, dengan segala kritik yang ditujukan kepada tim ekonomi saat ini, apakah reshuffle akan menjadi resep mujarab sebagai solusi membalikkan perekonomian menjadi lebih baik? Tentu, jawabannya bergantung pada Presiden Yudhoyono yang memiliki hak prerogatif. (B-15/L-10/A-17)