BANDUNG - Sebagian dana kompensasi bahan bakar minyak atau subsidi langsung tunai (SLT) untuk keluarga miskin ditalangi oleh PT Pos Indonesia, karena anggaran dari pemerintah belum seluruhnya dapat dicairkan.
'''Sampai saat ini dari Rp 4,6 triliun dana yang dijanjikan pemerintah baru sekitar Rp 3,9 triliun yang telah dicairkan,'' kata Manager Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia Arief Setyanto di Bandung, Selasa (18/10).
Dikatakan, seluruh kartu kompensasi BBM (KKB) telah selesai dicetak dan sebagian sudah didistribusikan kepada keluarga miskin (gakin). Oleh karena itu akan muncul masalah baru apabila dana dari pemerintah belum diterima PT Pos Indonesia.
Diprotes
Dikemukakan, selama dana dari pemerintah masih mengendap di BRI maka PT Pos Indonesia terpaksa menggunakan dana miliknya sebagai talangan sehingga tidak ada anggapan PT Pos menghambat proses penyaluran dana kompensasi. Diharapkan, seluruh kantor pos membayarkan dana kompensasi itu dengan dana talangan, katanya.
Pemberian dana talangan dilaksanakan di beberapa kota seperti Cirebon, Malang, dan Jember. "Daripada diprotes kami langsung memberikan hak gakin di ketiga daerah itu. Semuanya telah selesai dibagikan," katanya.
Hingga kini jumlah gakin yang telah mengambil dana kompensasi di seluruh Indonesia sebanyak 4.292.882 keluarga. Jumlah tersebut sekitar 28,81 persen dari total gakin yang berhak memperoleh dana kompensasi, yakni 14.898.436 keluarga.
Membengkak
Keresahan keluarga miskin yang tidak didata sebagai penerima dana kompensasi mengakibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) kebingungan. Masalahnya, pendataan ulang sebagai solusi yang dituntut masyarakat, dikhawatirkan membuat jumlah penerima dana SLT membengkak.
Kekhawatiran itu diungkapkan Kepala BPS Sidoarjo Mohammad Djakfar dalam diskusi Otonomi Daerah yang membahas ''Proses Pendataan Keluarga Miskin dan Distribusi Bantuan Tunai Langsung di Surabaya, Selasa siang.
Dia memperkirakan, bila di Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan pendataan ulang maka pembengkakan jumlah warga miskin bisa lebih kurang 26.000 dengan asumsi terdapat penambahan 50 rumah tangga di setiap desa. Jumlah desa di Sidoarjo sekitar 530 desa.
''Sama seperti pada pendataan tahap pertama kami hanya mengumpulkan data pendaftaran ulang dari posko-posko di setiap desa, kemudian melakukan survei lapangan untuk mengecek data dan melaporkannya kepada BPS Pusat yang akan melakukan screening data," katanya.
Semula, lanjutnya, BPS Sidoarjo mendata sebanyak 51.737 keluarga. Tapi, jumlah kartu kompensasi BBM yang turun dari BPS Pusat hanya 47.877, sehingga sekitar 5.173 keluarga tidak mendapatkan kartu.
Djakfar mengakui kendati para relawan sudah dibekali dengan persiapan untuk mensurvei, tetap ada yang melakukan kesalahan karena tidak berkoordinasi dengan pihak RT, atau pihak RT memberikan data keluarga miskin yang tidak semestinya, sampai kesalahan memasukkan data dalam form sehingga memungkinkan keluarga miskin tidak mendapatkan kartu.
Dikatakan, sekarang ini sudah banyak warga yang belajar menjawab pertanyaan untuk menjadi keluarga miskin. Misalnya, makan hanya sekali dalam sehari, tidak punya sepeda motor, penghasilan tidak tetap, dan indikator lainnya dalam penentuan kategori keluarga miskin.
Kerja Sama
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Piet Alexander Tallo SH telah memerintahkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lembaga keagamaan dalam mendata ulang warga miskin yang berhak menerima SLT.
Dalam wawancara dengan Pembaruan, Rabu (19/10) pagi, Gubernur NTT menyayangkan 674 keluarga di Kupang dilaporkan memalsukan identitas agar didata sebagai keluarga miskin.
Ia menyebutkan, setidaknya 20.470 keluarga di Kota Kupang yang masuk kategori miskin belum didata oleh BPS setempat, sehingga mereka tidak menerima dana kompensasi. Sedang berdasarkan data yang dikeluarkan pemerintah tercatat 23.553 keluarga miskin di Kota Kupang.
Secara terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Kupang Budi S Hermawan mengatakan, hingga kini tercatat 6.974 keluarga miskin yang telah menerima dana kompensasi. Jumlah dana yang sudah direalisasikan senilai Rp 2.092.200.000.
Bupati Ende Drs Paulinus Domi yang dihubungi per telepon di Ende, Rabu pagi, menyatakan kekesalannya terhadap data keluarga miskin yang dikeluarkan BPS. Sebelumnya BPS mendata 18.999 keluarga miskin di Ende, tapi kemudian disebut lebih dari 19.000 keluarga. (ADI/T-4/029/120)