JAKARTA - Pemerintah daerah diminta untuk memberikan prioritas pelayanan kepada para lanjut usia (lansia) dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bila memungkinkan seharusnya disediakan tempat khusus bagi mereka.
Demikian disampaikan Menko Kesra Alwi Sihab pada acara diskusi bersama penulis kesehatan di Jakarta, Selasa (18/10). Dijelaskan, selain mendapat pelayanan khusus, para lansia sebenarnya dimungkinkan untuk mewakilkan pengambilan BLT kepada keluarganya. "Kalau bisa diwakilkan, silakan diwakilkan dengan membawa surat kuasa. Tetapi kalau tetap memaksa untuk mengambil sendiri, tolong aparat di daerah memperhatikan mereka juga dengan menyediakan tempat layanan khusus. Tetapi kalau tidak ada tempat seperti itu, pelayanan terhadap mereka harus didahulukan," kata Alwi.
Pada kesempatan itu, Alwi meminta masyarakat yang merasa memenuhi kriteria miskin, tetapi belum mendapat kartu keluarga miskin, datang ke posko pengaduan sebelum tanggal 31 Oktober 2005. Mereka akan didata, sehingga bisa mendapat BLT pada bulan November. Pengaduan bisa dilakukan di posko-posko pengaduan yang sudah ada.
"Tetapi kalau poskonya belum ada, cukup lapor ke lurah. Daripada ribut di luar, lebih baik segera saja datang, katakan pada lurah bahwa benar miskin, pasti akan diproses" katanya.
Langkah tersebut dinilai jauh lebih efektif, daripada mengeluh dan membicarakannya kepada orang lain. Batas akhir hingga akhir Oktober dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi petugas untuk melakukan verifikasi pada bulan November.
Dia mengakui pada praktik di lapangan, ada orang yang sebenarnya tidak layak menerima, tetapi menerima BLT. Tetapi jumlahnya tidak terlalu besar, kurang dari 10 persen. Sampai saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah berhasil melakukan verifikasi hampir 15 juta keluarga miskin dan hampir miskin . Jumlah akhir belum diketahui, tetapi bisa lebih dan bisa juga kurang dari 15 juta keluarga.
Pencapaian MDG
Dalam kesempatan buka puasa bersama tersebut, juga disosialisasikan tentang seruan aksi nasional peningkatan bidang kesehatan pada tanggal 20 November. Hal ini penting dilakukan terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goal/MDG). Dalam kesepakatan internasional itu, ada 8 poin yang harus dicapai negara miskin terkait MDG, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan mendorong pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan keberlanjutan lingkungan dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Haryono Suyono. Menurut dia, seruan aksi bidang kesehatan merupakan implementasi dari MDG dan tidak bisa berjalan sendiri. "Pencapaian kedelapan tujuan MDG tidak bisa dibagi rata kepada masing-masing departemen. Harus ada upaya lintas departemen untuk menyelesaikan satu tujuan. Misalnya pengentasan kemiskinan, tidak bisa diselesaikan oleh orang ekonomi, harus diikuti oleh pendidikan dan kesehatan. Begitu juga bidang lainnya," jelasnya.
Untuk membenahi kesehatan, lanjutnya, tidak perlu menunggu semua rumah sakit bagus atau harga obat sudah turun. Misalnya bekerja sama dengan bidang pendidikan melalui pemberian penyuluhan melalui para siswa.
"Anak-anak sekolah yang cerdas bisa dilibatkan sebagai juru penerangan masyarakat. Misalnya mereka bisa memberikan informasi mengenai demam berdarah yang akan terjadi musim pancaroba. Demikian juga bidang pertanian, siswa bisa dilibatkan sehingga siswa yang tidak melanjutkan pendidikan mempunyai modal untuk bekerja," kata Haryono. (A-22)