SURABAYA - Sebanyak 70 keluarga miskin (gakin) Desa Kupang, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) Kamis (13/10) melakukan protes ke kantor kepala desa setempat. Mereka merasa miskin tetapi tidak menerima kartu kompensasi bahan bakar minyak (KKB), sebagai syarat untuk mengambil bantuan langsung tunai Rp 300.000.
Di antaranya, pasangan suami istri yang telah pisah ranjang, Yashik (33) dan Sulastri (28) warga Desa Penatarsewu, Tanggulangi, tidak menerima KKB meskipun keluarga yang bersangkutan tergolong miskin. Masalahnya mereka ketika didata tidak berada di tempat karena rumah tangganya retak.
''Warga yang protes tersebut segera didata, kemudian diajukan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo. Selanjutnya data itu dikirim ke tingkat Jatim dan pusat,'' kata Kepala BPS Sidoarjo, Moh Djakfar, Kamis.
Di antara warga yang melakukan protes, ada yang memiliki rumah tembok dan lantainya terbuat dari keramik, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari merasa kesulitan.
Terhadap dua pasangan yang sudah pisah ranjang, Bupati Sidoarjo, Win Hindrarso, ketika melakukan peninjauan langsung mengatakan, untuk sementara KKB nya ditangguhkan menunggu mereka rukun kembali. ''Saya akan pertemukan mereka, jika sepakat untuk rukun kembali maka KKB segera diserahkan. Saya yakin bisa,'' kata Win Hindrarso.
Masih Kacau
Di Medan, pendistribusian dana kompensasi BBM masih kacau. Kantor BPS Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) masih terus didatangi puluhan warga hingga Kamis, karena tak terdata sebagai penerima dana. Sementara sebanyak 508 kartu kompensasi bahan bakar minyak (KKB) di Medan dicekal akibat diketahui kartu ternyata dimiliki orang-orang yang tidak tergolong kelompok keluarga miskin.
"Padahal sebagai tukang becak, penghasilan saya paling banter 20 ribu per hari. Tapi kami tidak pernah didata petugas dari BPSatang mendata. Sampai sekarang, sekalipun kami tak pernah menerima bantuan dari pemerintah baik kompensasi BBM atau yang lain apapun itu namanya ," kata Martua Sinurat(43), warga lingkungan V Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, ketika mendaftarkan diri di kantor BPS, Kamis (13/10).
Menurut Kepala BPS Sumut HM Nasir Syarbaini mengatakan selain sebanyak 508 kartu kompensasi, ditemukan sebanyak 46 kartu kompensasi yang salah sasaran di Kabupaten Karo. Ratusan kartu kompensasi BBM yang dicekal karena salah sasaran telah dibatalkan.
"Ke-508 kartu dimaksud telah dibatalkan dan nantinya akan dikembalikan ke pusat dengan berita acara lengkap bersama kartu lainnya yang mungkin masih akan ditemukan dan sebelumnya kartu dimaksud sengaja
digunting agar tidak bisa dipergunakan lagi," katanya.
Sebelum Lebaran
Penyaluran dana kompensasi BBM berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada 33.879 keluarga miskin di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dipastikan akan terealisasi sebelum Lebaran Idul Fitri.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Provinsi Kepri Irmansjah kepada Pembaruan di Batam, Kamis (13/10) menjelaskan, penyaluran BLT melalui PT Kantor Pos memang agak terlambat dibandingkan dengan program kompensasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal itu disebabkan keterlambatan pengiriman kartu kompensasi BBM dan pengucuran dana dari pemerintah pusat. "Kami berharap pekan depan kartu kompensasi sudah rampung dan penyalurannya dapat berjalan lancar,"kata Irmansjah.
Dikatakan, jumlah keluarga miskin penerima BLT sebesar Rp 100.000 per bulan di Provinsi Kepri mencapai 19 persen dari total 198.867 keluarga dan 1.245.708 orang penduduk yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri), Karimun, Lingga, Natuna, Kota Batam, dan Tanjung Pinang.
Tidak Lewat Kantor Pos
Sementara itu, di Desa Laha Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, ternyata pembagian dana kompensasi BBM disalurkan langsung tanpa melalui Kantor Pos.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Frengky Mewar, kepada Pembaruan, di Ambon, Jumat (14/10) pagi.
Ia mengatakan, ada dugaan kuat muncul mafia penyaluran DK-BBM di Kota Ambon. "Saya pikir ini harus diantisipasi, bila perlu harus melakukan penyelidikan, terutama yang membagi dana kompensasi BBM secara langsung kepada keluarga miskin", "ujar. (VL/144/080/151)