JAKARTA - Koalisi LSM mendesak pemerintah menghentikan semua keputusan yang dengan sengaja memiskinkan rakyat. Mereka menilai, banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini, yang bukannya membuat rakyat makmur, tapi sebaliknya, dengan dalil kepentingan umum, pemerintah malah dengan sengaja memiskinkan dan menyengsarakan rakyat.
Hal itu dikemukakan Gamulya dari Urban Poor Consortium (UPC) kepada Pembaruan, Senin (3/10), yang mengomentari secara khusus kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini yang dinilainya tidak memihak rakyat.
Pernyataan keprihatinan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat disampaikan berkaitan dengan Hari Habitat Dunia yang dirayakan setiap tanggal 3 Oktober, oleh FKMPL Bogor, Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta, Jaringan Becak Jabodetabek, Jaringan Udeep Basaree (JUB) Aceh, JATAM, KAU, LS-ADI, UPLINK Indonesia, Walhi Eknas, Walhi Jakarta.
Sementara itu Mantan Presiden, KH Abdurrahman Wahid, menilai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) telah menyengsarakan rakyat. Namun, ia nyatakan tak lagi turun ke jalan seperti yang dilakukan pada awal bulan lalu untuk menyuarakan aspirasinya.
"Saya belum melihat urgensinya. Apakah perlu turun ke jalan," ujar tokoh yang akrab disapa Gus Dur kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/9) menanggapi rencana aksi massa yang akan dilakukan pada Senin siang ini.
Menurut Gus Dur, pemerintah harus lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap aspirasi seluruh anggota masyarakat sehingga kenaikan BBM kali ini tidak menimbulkan suasana kekacauan dan melahirkan perlawanan sipil terhadap setiap kebijakan pemerintah.
"Yang saya tangkap suasana ditengah masyarakat sudah seperti itu, karena itu pemerintah harus bijaksana dalam menyikapi setiap bentuk sikap kritis masyarakat," ujar Gus Dur.
Lebih lanjut Gamulya menuturkan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM baru-baru ini sangat keterlaluan. "Masih belum kering mulut kami menuntut pencabutan Perpres 36/2005 yang menjadi biang penggusuran rumah rakyat miskin, dan Perda 11/1988 di Jakarta (juga Perda-perda lain di berbagai kota) yang membunuh pekerjaan kami.
Masih segar diingatan kami cerita Supriono yang menggendong mayat anaknya dari KRL Jakarta-Bogor, atau kisah tentang busung lapar dan kekurangan gizi, juga biaya pendidikan dan kesehatan yang terus membengkak. Sementara air bersih untuk kebutuhan rumah tangga harus kami beli dari sepertiga pendapatan kami," katanya.
Namun, pemerintah menjawab tuntutan koalisi dengan menaikkan harga BBM, termasuk minyak tanah yang menjadi jaminan rakyat miskin agar tetap makan nasi hari ini.
Kenaikan yang rata-rata seratus persen ini, kata dia, sudah pasti akan menaikkan semua harga kebutuhan pokok seperti sembako, angkutan umum, dan sebagainya.
"Uang tunai yang dibagi-bagikan itu lebih mirip sedekah yang tidak menyelesaikan masalah tingginya biaya hidup kami. Rp 300 ribu itu sama dengan kami diberi tempe, tapi nasi kami dicuri," tutur dia.
Bersedih
Gamulya lebih jauh mengatakan, koalisi mendengar Presiden bersedih dengan kenaikan BBM, tapi ketahuilah bahwa bersedih tidaklah cukup. Presiden harus punya visi dan nyali untuk benar-benar bekerja menyejahterakan rakyatnya, keluar dari kungkungan cara berpikir pembangunan ekonomi yang bersandar pada usaha-usaha bermodal besar di satu sisi, dan menindas mekanisme bertahan ekonomi informal rakyat, di sisi lain. Energi pemerintahan harus diarahkan untuk keluar dari resep-resep pembangunan ekonomi yang anti rakyat miskin yakni menghapuskan subsidi, menghamba pada utang luar negeri, dan menggalakkan privatisasi.
Di tengah situasi dimana semua keputusan pemerintah saat ini justru semakin memiskinkan rakyat, sementara rakyat terus bekerja untuk mengembangkan diri dan komunitasnya, maka dalam momentum Hari Habitat Dunia, koalisi LSM menuntut pemerintah untuk membatalkan keputusan kenaikan harga BBM, memberi pengakuan dan perlindungan tanah dan rumah yang ditempati rakyat miskin, memberi pengakuan dan perlindungan pekerjaan rakyat miskin di sektor ekonomi informal dan meningkatkan kualitas kampung-kampung miskin dengan memperbaiki rumah, akses air bersih, drainase, pengadaan fasilitas umum dan sebagainya.
Sementara itu Sekjen SPSI Reformasi H. Muhammad Rodja di tempat terpisah, menyatakan harga BBM yang sangat tinggi tersebut akan membuat para buruh semakin menderita.
Masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah, lanjuttnya, untuk mensiasati APBN tanpa harus menghilangkan subsidi yang membuat rakyat miskin semakin menderita. "Pemerintah kan bisa menaikkan cukai, menangkap koruptor dan penyelundup dan dihukum berat serta hartanya diambil untuk menutupi anggaran," tandasnya.
Sementara itu pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Helmy Salim mengungkapkan bahwa kenaikan BBM ini telah menyebabkan buruh terpukul dari dua sisi. Harga-harga barang akan naik sehingga secara langsung beban hidup buruh semakin berat sementara disisi lain, pengusaha juga terkena pukul karena biaya operasional mereka semakin tinggi.
"Tak mungkin dalam bulan Januari tahun depan, buruh bisa meminta kenaikan gaji, bahkan terancam PHK karena banyak perusahaan yang akan kolaps dengan kenaikan BBM ini," paparnya.
Sedangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia menegaskan bahwa saat ini seluruh komponen dan elemen mahasiswa se Indonesia dengan tegas meminta pemerintah untuk segera mencabut kebijakan kenaikan BBM. "Kami akan terus melakukan aksi perlawanan dan berunjuk rasa di seluruh pelosok negeri ini. Kenaikan BBM adalah bentuk arogansi pemerintah yang tidak tanggap menangkap jerit masyarakat Indonesia. Agenda kami saat ini akan menggelar aksi dari kampus ke kampus dan akan bertemu di masjid Istiqlal dan kemudian melanjutkan long march ke Istana Merdeka," ujar Edwin Suherman dari BEM Indonesia.(L-8/E-5)