TIMIKA - Penularan penyakit AIDS menjadi ancaman utama bagi warga Timika, Papua, disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat atas bahaya dan pola penularan penyakit tersebut. "Karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan sebagian besar masyarakat Papua, maka mereka menganggapnya hanya penyakit malaria biasa atau penyakit lainnya, padahal mereka sudah tertular AIDS," kata Uskup Timika MGR John Philip Saklil saat ditemui di sela-sela acara Festival Kamoro 2005 yang berlangsung di desa Pigapu, Kabupaten Mimika, Minggu (2/10).
Menurut Uskup Philip, saat ini terdapat 600 kasus AIDS di Timika dan diperkirakan jumlah warga yang terjangkit penyakit tersebut lebih besar dari jumlah itu. "Sejak daerah ini terbuka dengan arus orang yang cukup banyak, peluang orang untuk melakukan pergaulan bebas menjadi semakin besar," ujarnya.
Sebenarnya permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakpahaman masyarakat akan bahaya AIDS akibat kurangnya pendidikan dan wawasan. Saat ini kualitas pendidikan di daerah Timika dan di Provinsi Papua masih kurang diperhatikan. "Pendidikan hancur. Pertama karena semangat guru sudah berubah. Jumlah guru juga semakin menurun. Dari 25 sekolah dasar yang kami punya di pantai, rata-rata gurunya hanya dua hingga tiga orang saja di setiap sekolah dan itu juga belum tentu semuanya aktif," katanya.
Dunia pendidikan di Papua kurang diperhatikan karena penghapusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), yang kemudian diganti dengan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). "PGSD yang ada mutunya tidak baik. Mereka hanya kuliah sebagai guru bukan dididik sebagai guru. Kalau dulu di SPG, mereka dibentuk menjadi guru,setelah menjadi PGSD mereka hanya kuliah saja," tuturnya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat, terutama pemerintah daerah, lebih memperhatikan permasalahan pendidikan dan sosial kemasyarakatan lainnya.
Keprihatinan terhadap pendidikan di Papua juga dilontarkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Dr Ing Wardiman Djojonegoro. Menurutnya, banyak orang memiliki persepsi yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil. "Banyak orang yang salah mengerti. Disangkanya kalau pendidikan di daerah terpencil itu harus lain. Yang berbeda itu penyelenggaraannya, sedangkan sistemnya tetap sama dengan daerah lainnya," kata Wardiman.
Dikatakan, sistem pendidikan di Indonesia yang menganut pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan tinggi, sudah benar dan sesuai dengan sistem yang berlaku universal. Hanya saja, di daerah terpencil sebaiknya dipakai dua tahap untuk pendidikan dasar, seperti pada zaman penjajahan Belanda. "Misalnya ada dua desa masing-masing 20 rumah, setiap desa memiliki SD kelas 1 hingga kelas 3, dan ada guru yang datang untuk mengajar. Namun setelah kelas 4 maka didirikan SD kelas 4 hingga kelas 6 di antara kedua desa itu. Jadi si anak sudah cukup dewasa untuk berangkat ke sekolah yang jaraknya cukup jauh," ujarnya. (Ant/A-16)