JAKARTA - DPRD DKI JAKARTA mendesak Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan seluruh pembangunan fisik, jika dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin tak terkendali.
Pasalnya, menurut Ketua DPRD DKI Jakarta, Ade Surapriatna, sejak kenaikan harga BBM diumumkan pemerintah pusat, harga bahan-bahan pokok mulai merangkak naik. Hal itu akan makin membebani kehidupan masyarakat kecil. Terlebih dalam waktu tidak lama lagi ongkos angkutan umum pun akan ikut melambung tinggi.
"Untuk itu Pemprov DKI harus segera mengambil langkah konkrit membantu masyarakat kecil dalam mengerem kenaikan harga bahan pokok. Misalnya, dengan memberikan subsidi atau operasi pasar," jelasnya di Jakarta, Minggu (2/10).
Namun, kata dia, jika ternyata upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka Pemprov DKI diminta untuk melakukan penghematan termasuk menghentikan pembangunan fisik yang saat ini tengah dilakukan, seperti pembangunan jalan baik fly over atau pun under pass, busway koridor II dan III, serta Banjir Kanal Timur (BKT).
"Jika dampak kenaikan BBM ini berkepanjangan sehingga mengakibatkan kemiskinan bahkan kelaparan, Pemprov DKI harus melakukan penghematan besar-besaran. Stop pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak perlu," katanya.
Dia mengatakan, kebijakan tersebut bisa diambil seperti yang pernah dilakukan pemerintah pada tahun 1978. Saat itu krisis ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan memaksa pemerintah mengalihkan seluruh anggarannya untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.
Selain itu, lanjut dia, DPRD DKI Jakarta pun mendesak Pemprov DKI untuk segera mengucurkan dana tambahan bagi masyarakat miskin jika program subsidi yang dilakukan pemerintah pusat saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. (Y-6)