CUACA sangat cerah pada Kamis, 15 September pagi lalu, ketika menginjak Skouw-Wutung, di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (Papua New Guinea, PNG). Bukan urusan gampang mencapainya, tidak seperti perjalanan Pontianak, Kalimantan Barat, ke Entikong, perbatasan dengan Malaysia.
Perjalanan ke perbatasan RI - PNG itu melewati dua desa, yang terletak di sepanjang Jalan Trans Irian, yaitu Desa Koya Barat dan Koya Timur. Keduanya masuk wilayah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Tak ada kendaraan umum, bus misalnya, untuk mencapai desa-desa itu. Kalaupun ada, hanya pada hari-hari yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah daerah. Tempat itu bisa dicapai menggunakan ojek. Ongkosnya Rp 125.000!
Selepas Koya Timur, perjalanan ke perbatasan harus menembus hutan belantara. Sekitar dua jam selepas hutan belantara, barulah tiba di tempat yang dituju. Di Wutung, tampak marketing point, pos TNI, pos polisi, kantor pos perbatasan, enam rumah dinas, dua buah los yang dijadikan tempat berjualan bagi warga Skouw dan warga PNG. Tampak pula mercu suar yang berdiri kokoh menandakan batas wilayah kedua negara.
Ramai
Biasanya, pada Rabu dan Kamis, aktivitas di wilayah perbatasan RI - PNG itu tampak seperti layaknya suasana di sebuah perkampungan. Namun, pada Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu, suasana tampak ramai karena pada hari-hari itu terjadi akses pasar antara warga RI dan PNG.
Sejauh pengamatan, dalam proses transaksi di pasar itu, warga PNG lebih cenderung membeli perlengkapan dapur, makanan kaleng, dan minyak goreng. Bahkan ada yang membeli barang-barang elektronik. Sebaliknya, warga PNG juga membawa barang-barang untuk diperdagangkan, kebanyakan be- rupa hasil kebun, seperti pinang, kelapa, dan kacang tanah. Warga Skouw membeli hasil bumi itu, yang akan dijual lagi ke tengkulak di Pasar Yotefa di Kotaraja, Jayapura Selatan.
Rahel Kyae (38), seorang ibu warga negara PNG asal Kampung Wutung, Provinsi Sandaon, dengan menggunakan bahasa Inggris Pidgin (bahasa Inggris versi setempat, Red) yang diterjemahkan oleh seorang ibu dari Skouw, mengatakan sangat senang dengan adanya pasar bersama itu. Rahel lebih mudah ber- jualan di tempat itu daripada harus jauh-jauh ber-jualan ke Vanimo, kota besar di PNG terdekat dengan Papua.
Mudah Dapat Uang
Bukan hanya mudah mendapatkan uang, di Skouw-Wutung, Rahel pun mengaku mudah menemukan alat-alat dapur maupun bahan makan yang ia inginkan. Harga barang-barang Indonesia pun, kata Rahel, masih lebih murah ketimbang di negaranya sendiri. "Kalau saya jual pinang dan kelapa, hasil jualannya bisa saya gunakan membeli beras, minyak goreng, dan pakaian," katanya.
Lain halnya dengan Marice Madwa (40), seorang ibu asal Skouw. Ia biasa jauh- jauh datang dari Skouw Mabo dengan menggunakan bus ke perbatasan hanya untuk membeli pinang yang dijual warga PNG. "Pinang PNG buahnya besar dan tidak keras, dan harganya bisa dijangkau. Dan pinang-pinang PNG itu saya beli untuk saya jual lagi di Pasar Yotefa," ujarnya.
Warga Kampung Skouw bahkan sudah membeli pinang PNG sejak sebelum pasar bebas di perbatasan resmi dibuka pemerintah. Biasanya, pinang-pinang PNG itu membanjiri di pasar-pasar di Jayapura. Di samping membeli hasil pertanian dan yang lain dari masyarakat PNG, penduduk Skouw juga berjualan. Kebanyakan penjual dari Skouw kaum ibu, yang selalu ditemani suaminya. Umumnya, menjual kue-kue dan keripik pisang.
Anna Riga (33), ibu asal Skouw, mengaku sudah dua tahun berjualan kue-kue dan pinang di daerah perbatasan. "Masyarakat PNG lebih cenderung membeli barang-barang pabrik, produksi Indonesia, untuk kebutuhan sehari-hari ketimbang hasil pertanian yang dijual penduduk asli Papua. Saya biasa jualan dari pagi sampai sore, kadang jualan saya dibeli tapi kadang juga tidak laku," ujar Anna.
Warga PNG memang lebih banyak membeli barang-barang produksi Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, yang dijual warga asal Jawa dan Sulawesi ketimbang hasil kebun warga Skouw. Donatus Rahawarin (37), yang mengelola koperasi milik TNI, membenarkan hal itu. Warga PNG lebih banyak membeli bahan makanan serta barang-barang elektronik. Barang elektronik di PNG harganya mahal.
"Ramai tidaknya pembeli itu tergantung waktu penerimaan gaji. Masyarakat PNG terima gaji dua kali dalam sebulan atau dua minggu sekali. Tetapi, pedagang di perbatasan semakin banyak, apalagi kapasitas warga PNG yang berbelanja di perbatasan ini tetap saja. Memang, ada juga waktu-waktu tertentu pembeli dari PNG banyak, karena umumnya pembeli itu datang dari daerah yang jauh seperti Vanimo, Goroka, Wewak, yang datang dengan kapal, khusus untuk berbelanja di perbatasan," katanya.
Ia menambahkan, harga barang berstandar harga jual di Jayapura. Kalau di Jayapura gaharu dijual Rp 5.000, di perbatasan Rp 6.000. "Masyarakat PNG dulunya tidak tahu tawar-menawar, tapi orang-orang yang duluan datang berbelanja di sini mengajarkan mereka tawar-menawar, dan tawar-menawar ini kadang-kadang lebih parah, dengan standar harga yang lebih murah.
Misalnya kita jual barang seharga Rp 5.000, kita hanya untung Rp 500, tetapi mereka tawar sampai Rp 2.000. Contohnya harga daging kaleng Ma Ling yang dijual di Jayapura Rp 11.500, lalu dijual di perbatasan Rp 12.000. Untungnya hanya Rp 500," kata Donatus. Harga jual di Vanimo, jauh lebih mahal. Contoh makanan kaleng di sana ukuran jauh lebih kecil, harganya 4 kina 20 toya, atau sekitar Rp 13.000.
Transaksi itu sendiri tak selalu berjalan mulus. Nilai tukar salah satu penyebabnya. Donatus mencontohkan, "Pengertian mereka 1 kina itu Rp 1000. Jadi kalau kita bilang Rp 10.000, mereka terperanjat. Padahal, 10 kina itu Rp 28.000. Mereka pikir, Rp 28.000, sama dengan 28 kina," katanya.
Pemeriksaan Ketat
Kepala Kantor Pos Imigrasi di Perbatasan, Yulius, mengatakan lembaganya selama ini memeriksa ketat setiap barang yang masuk dari wilayah PNG. "Setiap pedagang yang membawa barang maupun pembeli yang masuk ke wilayah Indonesia selalu kami periksa, apakah mereka memiliki dokumen yang lengkap atau tidak. Kalau dokumen tidak lengkap dilarang untuk bawa barang masuk. Kalau dokumennya lengkap kami mengizinkan barangnya bisa masuk dan dijual," ujarnya.
Pemeriksaan juga dilakukan petugas bea cukai maupun keamanan. "Kita juga mengantisipasi apakah barang dagangan seperti hasil pertanian atau hewan itu memenuhi persyaratan atau tidak," ia menambahkan. Pos Imigrasi juga memeriksa kelengkapan dokumen warga yang datang dan pergi melalui perbatasan, seperti dokumen pelintas batas, paspor, dan lain-lain. Khusus untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan ke dua negara, kata Yulius, biasanya cukup menggunakan kartu pelintas batas saja.
PEMBARUAN/ROBERT ISIDORUS