BANDUNG - Permohonan TNI untuk menambah anggaran pertahanan dari Rp 21,9 Triliun menjadi Rp 23 triliun bukanlah hal yang berlebihan karena Indonesia merupakan negara yang besar dan selama ini sering kecolongan akibat kurangnya pearalatan untuk pengawasan. Demikian dikatakan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan. Marsda Piter LD Watimena usai menerima penyerahan pesawat pengintai jenis NC 212-200 di PT DI, Bandung, Kamis (12/5).
"Saya sempat menyampaikan mengenai masalah anggaran pertahanan yang tidak lepas dari kemampuan negara dalam pengalokasiannya. Saat ini, kita hanya punya Rp2,1 triliun dan akan kita minta penambahan sampai Rp. 23 triliun, sebenarnya ini masih 50 persen dari kebutuhan ideal peartahanan kita yang anggarannya mencapai Rp 46 triliun -Rp 50 triliun per tahun," ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan dana sebesar itu tak berlebihan mengingat Indonesia telah banyak dirugikan oleh para pencuri kayu dan pencuri ikan yang seenaknya memasuki wilayah Indonesia.
Dana sebesar itu, menurutnya, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan membangun kekuatan dan kesejahteraan angkatan pertahanan.
Jika negara tidak memiliki kekuatan anggaran, maka bukan hal yang tidak mungkin untuk mengajukan kaerjasama berupa pinjaman luar negeri.
"Masalah sekarang di Indonesia tidak bisa lepas dari keuangan negara yang terbatas, sehingga harus pinjam ke luar negeri berupa kredit ekspor dari pemerintah ke pemerintah. Mengenai nilainya silakan tanya ke Bapenas, kita hanya harapkan dalam kredit ekspor ini bisa disalurkan antara pemerintah dan pemerintah," ujarnya.
"Kita mencoba tidak akan terjadi yang namanya mark up dan semacamnya karena negara yang bertanggungjawab. Kredit ini akan digunakan untuk alosista seperti pembelian pesawat tempur dan kapal perang." ujarnya.
Kerja sama pinjaman luar negeri ini menurutnya sangat penting karena kondisi pertahanan Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. "Saat ini, kewajiban departemen adalah meminta uang pada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan AL dan AU. Apa yang dibutuhkan adalah alat atau peralatan tempur. Saat ini negara kita baru mampu memproduksi alat pendukung. Sementara alat yang ada sudah harus diadakan perubahan dan dimodernisasi," katanya.
Menurutnya, hingga saat ini industri dalam negeri masih belum mampu memenuhi lebutuhan alat tempur.
"Kemampuan kita paling hanya membuat pesawat patroli tapi untuk pesawat tempur yang dibutuhkan untuk menyerang permukaan laut dan darat masih bergantung pada luar negeri seperti Amerika, Inggris dan Rusia," ujarnya.
Piter menambahkan, jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang anggaran pertahanannya mencapai US $ 1,8 miliar maka harusnya negara kita 2-3 kali lipatnya. Kalau dihitung anggaran pertahanan negara kita hanya 0,8 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).
Ia mengharapkan, anggaran Rp 50 triliun bisa dipenuhi dalam jangka waktu 3-5 tahun mendatang. (150)