JAKARTA - Partai Demokrat yang lekat dengan figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan dipimpin tokoh militer atau mantan jenderal, sebab Yudhoyono sebagai penggagas sekaligus pendiri partai tersebut adalah pensiunan jenderal militer.
Penegasan itu disampaikan mantan Koordinator Koalisi Kerakyatan yang pernah mendukung Yudhoyono-Kalla dalam Pemilihan Presiden-Wapres 2004 lalu, Moh. Jumhur Hidayat, kepada pers di Jakarta, Kamis, (12/5).
Menurut dia, Partai Demokrat jangan dipimpin tokoh yang pernah aktif di kemiliteran, karena semua pihak mengetahui bahwa partai ini dibuat dan pertama-tama digagas oleh Yudhoyono yang juga bekas jenderal militer.
Jumhur, yang dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa Institut Teknologi Bandung itu menandaskan, bila sosok militer memimpin Partai Demokrat, masyarakat bisa mempersepsikan partai ini telah menjadi militer sentris.
"Selain merepotkan Partai Demokrat dalam Pemilu 2009, hal itu akan merepotkan Yudhoyono sebagai presiden. Sebab, isu militerisme itu gampang dimainkan," paparnya. Ketua Umum Gaspermindo itu mengungkapkan, gambaran Yudhoyono sebagai jenderal yang punya komitmen dalam pengembangan demokrasi dan supremasi sipil bisa jatuh kalau pensiunan tentara memimpin Partai Demokrat.
"Karena itulah, kader-kader Partai Demokrat harus hati-hati dalam memilih calon pemimpinnya di kongres pertama yang akan diadakan di Denpasar, Bali 20-23 Mei 2005 nanti. Jangan sampai terlena dan membuat blunder politik," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, selain nama-nama dari dalam Partai Demokrat, muncul pula nama-nama dari luar partai sebagai calon ketua umum. Salah satu diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Mantan Pangdam Jaya ini menyatakan kesiapannya jika dicalonkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, kendati mengaku tidak punya ambisi dan kalau memang benar dicalonkan, dirinya melihat itu sebagai amanah. (N-3)