GUBERNUR Bangka Belitung (Babel), Drs HA Hudarni Rani SH, Kamis (14/4), di Pangkalpinang mengatakan, kerusakan lingkungan hidup di Pulau Bangka ini semakin mengkhawatirkan jika tidak segera diatasi. Apalagi pengelola tambang tanpa izin menggunakan alat berat menggali tambang, tanpa reklamasi.
Kerusakan lingkungan di Provinsi Babel akan terus meningkat akibat penambangan liar oleh tambang inkovensional (TI). Data yang dihimpun Pembaruan hingga saat ini, jumlah penambang liar yang beroperasi di Pulau Bangka tercatat sebanyak 16.000 pengelola tambang, diperkirakan hanya 10 persen yang memiliki izin. Sedangkan selebihnya tidak memiliki izin operasional.
Untuk itu Pemprov Babel akan mengambil tindakan tegas kepada para pemilik tambang liar. "Kita menyita alat berat yang tidak memiliki izin. Mulai sekarang kita tidak akan kompromi lagi. Jika tidak punya izin dan membandel akan ditindak dan alat beratnya disita," ujar Gubernur. (055)
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menurut rencana akan mencanangkan proyek percontohan pelayanan publik, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (28/4) mendatang, guna meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Provinsi Jatim dijadikan sebagai proyek percontohan nasional peningkatan layanan publik ini,'' kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Edy Topo Ashari, seusai meninjau layanan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Surabaya, Kamis (14/4).
Menurut Edy Topo, ditunjuknya Jawa Timur sebagai proyek percontohan peningkatan layanan publik, karena kombinasi prestasi pelayanan publik yang diraih daerah ini mengungguli provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
Di samping itu inovasi dan semangat yang ditunjukkan Jatim cukup tinggi dan responsif dengan prestasi nyata. Sebelum pencanangan oleh Kepala Negara, didahului dengan pencanangan "Bulan Keluhan" oleh Gubernur Jatim, Imam Utomo, Selasa (19/4).
Salah satu bentuk peningkatan layanan dengan inovasi baru ditunjukkan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah on line system khusus untuk Surabaya. Para wajib pajak bisa membayar pajak di kantor layanan terdekat dengan rumahnya. (080)
KELANGKAAN minyak tanah di Provinsi Jambi yang masih terus berlanjut lebih banyak disebabkan praktik-praktik penyelewengan distribusi. Penyelewengan distribusi itu antara lain berupa penjualan minyak tanah untuk rumah tangga kepada perusahaan industri dan penyelundupan minyak tanah keluar negeri.
Hal tersebut terungkap pada pertemuan anggota Komisi VII DPR yang menangani bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dengan jajaran Pertamina Daerah Operasi Hulu (DOH) Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) yang meliputi Jambi, Riau dan Sumatera Selatan, di Hotel Abadi, Jambi, Kamis (14/4).
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Sony Keraf itu dihadiri enam anggota Komisi VII DPR lainnya, Direktur DOH Pertamina Sumbagteng Bagus Sudaryono, General Manajer Pertamina UPPDN II Palembang, Sumatra Selatan, Wisnu Utoro dan jajaran Pertamina Depo Jambi.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Sumatera Selatan, Kahar Muzakar pada kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan informasi yang mereka peroleh selama empat hari mengadakan kunjungan kerja di Jambi, maraknya penyelundupan dan penjualan minyak tanah untuk rumah tangga kepada industri di Jambi dipengaruhi perbedaan harga yang sangat mencolok.
"Pemerintah membeli minyak tanah sebenarnya seharga Rp 3.000 per liter. Namun harganya menjadi Rp 700 per liter untuk kebutuhan rumah tangga karena disubsidi pemerintah. Sedangkan harga minyak tanah untuk industri Rp 2.200 per liter. Disparitas harga ini menimbulkan peluang bagi para spekulan dan oknum-oknum tertentu melakukan penyelewengan distribusi minyak tanah," ujarnya. (141)