JAMBI - Sekitar 26.358 dari 42.842 hektare hutan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Batanghari yang tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Jambi kini rusak parah. Sedangkan kawasan DAS yang masih memiliki hutan dan saat ini dalam kondisi kritis hanya sekitar 14.196 hektare. Kerusakan itu diakibatkan penebangan liar (illegal logging) dan pembakaran hutan perkebunan serta perladangan.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Komunitas Konservasi Warung Informasi Konservasi (KKI - Warsi), Ir Rudy Syaf, dalam pertemuan dengan wartawan di Jambi Sabtu (26/3).
Hadir pada kesempatan itu Direktur Eksekutif Yayasan Gita Buana Jambi M Sutono, Direktur Eksekutif Yayasan Cakrawala Jambi Wisma Wardhana dan Koordinator Peneliti KKI - Warsi Jambi Ir Mahendra Thaher.
Menurut Rudy, luasnya kerusakan hutan di kawasan DAS Batanghari, mulai dari daerah hulu, Kabupaten Kerinci hingga daerah hilir Muarasabak, Tanjungjabung Timur, menyebabkan kondisi sungai tersebut dan anak-anak sungainya saat ini kritis. Kritisnya hutan itu membuat daya dukung sungai terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya semakin rendah.
Dikatakan, indikator kurangnya daya dukung DAS Sungai Batanghari terhadap kehidupan masyarakat meliputi hilangnya kemampuan DAS menyimpan air di musim kemarau, meningkatnya frekuensi banjir tahunan dan tidak memadainya pasokan air bersih untuk kebutuhan masyarakat.
"Selain itu sedimentasi sungai semakin tinggi, sehingga banjir mudah terjadi. Kemudian pendangkalan sungai membuat peranan sungai sebagai jalur transportasi tidak berfungsi lagi. Kapasitas angkutan kapal yang melewati sungai di Jambi, termasuk Sungai Batanghari kian terbatas karena tingginya pendangkalan sungai," katanya.
Penebangan
Menurut Rudy, kehancuran hutan di kawasan DAS Batanghari dan subdas yang ada seperti Sungai Batang Merangin, Sungai Batangtembesi, Sungai Batang Tebo dan Sungai Batang Tabir disebabkan eksploitasi hutan oleh perusahaan hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri (HPH/HTI), pencurian kayu, konversi hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan wilayah pemukiman transmigrasi.
Dikatakan, guna menyelamatkan DAS Batanghari dan sub DAS yang ada di daerah itu, kegundulan hutan di kawasan DAS harus segera diatasi.
Salah satu yang dapat dilakukan menyelamatkan kehancuran hutan di kawas- an DAS adalah mempertahankan hutan produksi yang sudah ditinggalkan (eks) perusahaan HPH.
"Hutan eks HPH harus tetap dipertahankan sebagai hutan produksi atau hutan alam agar tidak berubah menjadi hutan tanaman industri ataupun hutan rakyat dan kawasan perkebunan. Hutan eks HPH tidak perlu dialihkan penggunaannya agar hutan tersebut pulih kembali seperti sediakala. Yang perlu pengamanan kawasan hutan produksi yang sudah gundul tersebut perlu harus ditingkatkan agar tidak menjadi sasaran pencuri kayu," katanya.
Menurut Rudy, upaya lain yang perlu dilakukan guna menyelamatkan kerusakan hutan di kawasan DAS Batanghari ialah menjadikan kawasan hutan tersebut sebagai daerah terlarang bagi eksploitasi kayu untuk kepentingan apa pun.
Saat ini KKI Warsi dan beberapa lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan berusaha keras agar hutan eks HPH di kawasan DAS ditetapkan sebagai kawasan terlarang penebangan kayu.
"Salah satu kawasan hutan di kawasan DAS Batanghari yang diperjuangkan sebagai hutan alam ialah eks HPH di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Jambi - Riau," ujarnya. (143/141)