EMILIHAN umum pertama (1999) sejak reformasi bergerak memperlihatkan arus perubahan pemilih terhadap partai-partai politik. Partai-partai baru dan partai yang diperbaharui segera memperoleh sambutan rakyat. Hal ini mencerminkan harapan yang kuat pada rakyat untuk suatu perubahan yang nyata dalam kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara.
Namun, segera muncul kekecewaan yang ditandai dengan kembali bergeraknya arus pilihan rakyat atas partai-partai politik pada Pemilu 2004. Bahkan partai lama seperti Partai Golkar kembali memperoleh suara terbanyak di antara partai lain. Perubahan arus juga terjadi ketika pemilihan presiden dilakukan secara langsung.
Pergerakan arus suara pemilih merupakan fenomena yang menandai tingkat kepercayaan rakyat atas partai politik. Bahkan di dalam dua kali pemilihan umum yang lebih bebas itu, arus suara yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya juga makin besar.
SALAH satu partai yang mengalami pasang surut seperti itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memenangi Pemilu 1999, namun segera kehilangan banyak suara pada pemilu berikutnya. Bahkan ketua umum partai ini yang maju sebagai kandidat presiden gagal memenangi pemilu.
Mulai hari ini, Senin (28/3), hingga Jumat (1/4), PDI-P menyelenggarakan kongres di Bali. Suatu momen penting bagi partai ini untuk mengevaluasi kinerjanya dalam sedikitnya lima tahun lalu, dan menyusun rancangan program untuk (juga) setidaknya lima tahun ke depan. Masalahnya, apakah hal itu yang akan dilakukan? Itulah kekhawatiran yang muncul.
Gelagat yang muncul sejak awal justru arus sebaliknya. Perbincangan awal menuju kongres ini bahkan lebih banyak diwarnai perdebatan dan konsolidasi untuk perebutan kekuasaan dalam internal partai itu. Kecenderungan mengabaikan usaha reformasi dan pembaruan di tubuh partai justru lebih kuat, dan tampaknya tidak memperoleh ruang yang memadai.
Parpol adalah institusi yang memperoleh posisi begitu istimewa dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, dalam merekrut dan mengajukan orang-orang yang memperoleh mandat kekuasaan di parlemen dan pemerintah. Dua lembaga tinggi negara yang akan memegang kendali arah kehidupan bangsa dan negara. Legitimasi ini bahkan tidak dimiliki oleh institusi sipil lain.
Dengan demikian, arah kehidupan bangsa dan negara ke depan, semestinya benihnya telah disemai di dalam partai politik. Visi Indonesia di masa depan mestinya menjadi pusat pemikiran, dan perjuangan di dalam tubuh partai. Dengan legitimasi yang dimiliki, yang mengandung konsekuensi atas tanggung jawab perjalanan bangsa dan negara, parpol adalah wadah untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
APAKAH hal ini yang menjadi pusat pergulatan dalam perhelatan nasional PDI-P di Bali? Sangat disayangkan, hal itu belum terlihat. Bahkan keprihatinan bangsa ini makin mendalam karena persoalan ini juga nyaris tidak terlihat pada partai-partai lain. Padahal tanpa program dan visi yang jelas, parpol akan menjadi sekadar alat memperoleh kekuasaan, dan menjalankannya tanpa panduan, yang sangat rentan terhadap pelanggaran aturan dan etika, bahkan kriminal.
Parpol seperti itu justru akan terjebak menjadi institusi yang melakukan kejahatan dalam negara dan pemerintahan yang terlihat dalam wujudnya yang tidak peduli pada rakyat, korup. PDI-P sebagai kekuatan kedua dalam parlemen memiliki peluang sebagai wahana aspirasi rakyat. Namun, itu bergantung pada bagaimana partai ini merumuskan dan mencerminkan visi bangsa dan negara seperti yang diharapkan rakyat.