
Denny JA
IAPA pun yang terpilih menjadi ketua umum dalam kongres di Bali pekan ini, akankah PDI-P kembali bersinar? Ini mungkin pertanyaan yang paling penting, paling tidak bagi partisan pemilih PDI-P dan pembela platform nasionalis. Persoalan siapa yang akan terpilih sebagai ketua umum harus menjadi isu yang sekunder saja. Ketua umum yang lama ataupun yang baru, dan kongres partai yang mahal, menjadi mubazir jika tak mampu membuat PDI-P bersinar kembali.
Sinar PDI-P saat ini semakin redup. Dua hasil Pemilu 2004 dan satu hasil survei LSI terakhir Febuari 2005 menunjukkan redupnya pancaran pesona PDI-P. Padahal, pada 1999, PDI-P mencapai dukungan politik terbesar yang pernah ada dalam sejarah pemilu demokratis di Indonesia. Kita hanya memiliki riwayat tiga pemilu demokratis, pada 1955, pada 1999, dan pada 2004. Hanya PDI-P yang pernah mencapai dukungan di atas 30 persen. Pemenang pemilu pada 1955 (PNI) dan 2004 (Golkar) hanya memperoleh dukungan di bawah 30 persen.
Harapan dan pesona PDI-P pada 1999 sangatlah besar. Apalagi, sejak Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, naik ke jenjang kekuasaan eksekutif tertinggi sebagai presiden. Saat itu, banyak yang berharap perolehan PDI-P pada pemilu selanjutnya naik lagi di atas 35 persen atau bahkan di atas 40 persen. Membesarnya PDI-P akan membuat politik di Indonesia lebih mudah dikelola. Apalagi, PDI-P membawa platform yang merupakan miniatur aliran politik Indonesia yang pluralis.
Saat itu, di tahun 1999, bahkan Megawati diduga akan kembali menjadi presiden selama ia suka. Megawati menjadi simbol baru politik Indonesia setelah jatuhnya Soeharto. Walau pengalaman politik Megawati saat itu masih minim, publik optimistis ia akan memberikan ruang yang luas kepada lingkaran pertama yang memiliki kompetensi teknis dan komitmen pembaharuan.
Meredup
Namun, sejarah memperlihatkan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. PDI-P dikalahkan dalam Pemilu 2004, dan hanya menjadi runner-up. Yang mengalahkan PDI-P bukanlah partai yang menjadi ikon reformis 1998, tetapi justru Partai Golkar yang banyak dikecam oleh petinggi PDI-P sendiri.
Megawati sendiri bahkan dikalahkan dalam pemilu presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung. Yang mengalahkan Megawati juga bukan ikon reformis tahun 1998, tetapi justru mantan anak buahnya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati bahkan dikalahkan secara telak. Walau mantan anak buah, Yudhoyono bukanlah putra mahkota Megawati. Sebaliknya, di masa akhir kekuasaan Megawati, Yudhoyono bahkan terkucilkan.
Pada Febuari 2005, sekali lagi LSI melakukan survei nasional untuk melihat perubahan peta persepsi dan dukungan publik terhadap partai dan tokoh. Akurasi LSI sudah dibuktikan dalam dua pemilu, baik pemilu parlemen dan Pemilu Presiden 2004. Hasil survei Febuari 2005 itu punya alasan untuk dipercayai sebagai cermin dari dukungan publik yang paling mutakhir.
Dalam survei LSI Febuari 2005 itu, baik PDI-P ataupun Megawati kembali meredup. PDI-P saat ini, jika kembali ada pemilu hari ini yang memilih partai, terperosok ke nomor tiga. Kini PDI-P tak hanya di belakang Partai Golkar, tetapi juga di belakang Partai Demokrat. Ikon nasionalisme yang selama ini menjadi simbol PDI-P terancam diambil-alih oleh Partai Demokrat.
Megawati pun meredup sebagai tokoh di luar presiden yang didukung publik luas sebagai oposisi. Simbol utama oposisi saat ini justru jatuh ke tangan Hidayat Nur Wahid. Sinar Megawati juga ikut meredup, tak hanya karena kehadiran Yudhoyono, tapi juga tampilnya Hidayat Nur Wahid.
Namun, opini publik adalah mesin politik yang dinamis. Kongres PDI-P pekan ini dapat saja menjadi momentum awal yang membuat PDI-P kembali bersinar. Selalu terbuka kemungkinan pada 2009, PDI-P kembali jaya dan mengulangi prestasinya pada 1999. Bahkan ketua umum PDI-P yang terpilih juga selalu mungkin menjadi calon presiden terkuat pada 2009 nanti. Semua sangat bergantung pada pengelolaan partai dalam membujuk pemilih.
Kongres
Apa yang harus dicapai di kongres jika PDI-P ingin besar kembali? Dua kebijakan strategis setidaknya harus menjadi keputusan kongres. Pertama, keharusan rekonsiliasi internal PDI-P. Siapa pun yang terpilih menjadi ketua umum, diwajibkan merangkul semua kekuatan partai untuk kembali bersatu membesarkan partai.
Untuk tumbuh besar, PDI-P membutuhkan simbol sekaligus pembaharuan. Dua hal itu saat ini berada dalam dua kubu yang saling berkompetisi, bahkan berkonflik menjelang kongres. Simbol PDI-P masih ada di tangan Megawati Soekarnoputri. Sementara simbol pembaharuan partai ada di kubu lawannya, seperti Kwik Kian Gie, Sophan Sophiaan, dan Roy BB Janis.
Belum ada satu pun figur PDI-P yang mampu menjadi ikon partai untuk menyaingi Megawati. Yang memiliki hak suara di kongres adalah elemen grass-root partai. Saat ini, selama Megawati masih menunjukkan keinginan untuk terpilih kembali, tampaknya tak ada yang mampu menghalanginya. Kelompok pembaharuan hanya kuat di tingkat wacana dan elite partai perkotaan. Namun, bisa saja situasi politik berbalik karena faktor X. Politik kadang ibarat sepakbola yang bundar. Underdog dapat mengalahkan yang favorit.
Partai tak hanya butuh simbol tetapi juga manajer organisasi yang visioner dan modern. Jika Megawati terpilih kembali, secepatnya ia mengakomodasi kelompok pembaharuan di dua level. Di level personalia Megawati dapat kembali mengajak masuk beberapa ikon pembaharuan partai yang ia pandang dapat bekerja sama.
Sedangkan di level gagasan, Megawati dapat mengakomodasi berbagai reformasi internal partai demi PDIP sendiri agar semakin demokratis dan modern.
Semangat rekonsiliasi sebaliknya juga berlaku. Jika ternyata Megawati dikalahkan oleh kelompok pembaharuan, jangan pula prinsip "tumpas kelor" diterapkan. Kubu Megawati, baik personalia terbaiknya ataupun gagasan segarnya perlu pula diakomodasi. Hanya spirit rekonsiliasi yang dapat membuat PDI-P menjadi tenda besar buat semua yang ingin membesarkan partai.
Kedua, saatnya PDI-P memiliki think-tank yang berfungsi dan efektif. Kompetisi partai semakin keras. Sinar PDI-P mulai redup. Untuk membuat sinar itu menyala kembali memerlukan dongkrak besar.
Dongkrak itu adalah think-tank, yang melakukan riset, survei opini untuk mengetahui dinamika dukungan publik dan menyuplai pimpinan partai dengan aneka gagasan segar. PDI-P harus kembali meramaikan debat publik.
PDI-P pernah menjadi partai terbesar dalam sejarah semua pemilu demokratis di Indonesia. Posisi itu dapat kembali diraihnya. Sayang sekali jika potensi itu disia-siakan hanya karena tak mau menyatukan semua elemen terbaik partai.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia/LSI