DENPASAR - Pemerintah akan mengeluarkan payung hukum berupa instruksi presiden (Inpres) untuk mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Nusantara. Dengan perangkat hukum yang kuat akan dapat menyatukan semua komponen bangsa bekerja sama dalam memajukan kebudayaan dan pariwisata di Indonesia.
Hal itu dikemukakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik dalam jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Istana Tampak Siring, Gianyar Bali, Sabtu (26/2) malam. Rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, diikuti 17 menteri dan pejabat setingkat menteri, tujuh gubernur, pejabat eselon I Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sembilan asosiasi perusahaan pariwisata dan enam orang budayawan. Seusai rapat terbatas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan dua buku kebudayaan yaitu Budaya Berpikir Positif dan Bunga Rampai Berpikir Positif.
Menurut Jero Wacik, setelah Rapat Terbatas di Tampak Siring, dilanjutkan dengan pertemuan di Jakarta untuk membahas bentuk payung hukum yang akan diusulkan kepada Presiden. "Setelah pertemuan ini, kami akan rapat di Jakarta untuk segera membuat apa payung hukumnya," tegasnya.
Menbudpar menjelaskan rakor terbatas digelar dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan dalam mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata di seluruh Nusantara secara nyata dan bertanggung jawab. Untuk kepentingan itu diperlukan adanya kebijakan strategis dan terpusat serta menjangkau seluruh unsur yang diharapkan menjadi landasan pijak dalam operasional di lapangan.
Salah satunya, kata Jero Wacik, kesepakatan dalam Rakor terbatas adalah meningkatkan anggaran untuk promosi pariwisata. "Promosi perlu ditingkatkan agar mendatangkan wisatawan manca negara (Wisman) ke Indonesia. Untuk meningkatkan promosi diperlukan dana yang lebih besar," katanya.
Dalam Rakor disimpulkan dana untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri masih kecil. Tahun 2005 ini, anggaran untuk kepentingan promosi hanya Rp 90 miliar. Biaya sebesar itu dinilai sangat kurang sehingga Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) masih berjuang agar ditingkatkan menjadi Rp 180 miliar. "Mudah-mudahan nanti disetujui," ujar Jero Wacik.
Ditambahkan Depbudpar mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 6 juta dengan devisa US$ 6 miliar pada 2005 ini. Untuk tahun 2009, target kunjungan wisman ditingkatkan sampai 10 juta dengan devisa mencapai US$ 10 miliar. Sedangkan pembelanjaan wisman US$ 1.000 setiap kunjungan.
Selain itu, pemerintah berusaha meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dari 160 juta perjalanan menjadi 200 juta perjalanan. Sedangkan pembelanjaan total dirancang meningkat dari Rp 86 triliun menjadi Rp 100 triliun. Masih terkait dengan kebijakan dan program unggulan itu, Depbudpar juga akan merevitalisasi pengembangan destinasi pariwisata di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Sementara itu Budayawan Putu Wijaya dalam kesemapatn itu mengingatkan, dalam menata pariwisata hendaknya Menbudpar berpikir realistis. Jangan memaksakan kehenedak. Artinya jangan memasang target yang muluk-muluk.
Misalnya akan mampu mendatangkan wisatawan dua kali lipat dari sekarang. Ingat, daya dukung dan kondisi masyarakat harus tetap menjadi parhatin. Jangan sampai pariwisata itu justru menimbulkan konflik seperti erosi budaya.
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kerja dua hari di Bali. Dalam kesempatan itu Presiden mengadakan pertemuan dengan Pemangku Adat seluruh Bali. (137)