BENGKULU - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Bengkulu dan sejumlah kepala daerah tingkat II di provinsi itu terancam molor. Pasalnya, DPRD Bengkulu menolak jadwal pelaksanaan pilkada gubernur dan bupati di daerah ini yang sudah disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu.
DPRD menolak jadwal tersebut karena KPU Bengkulu belum mengevaluasi penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun 2004. "Kita minta hasil evaluasi KPU Bengkulu disampaikan ke DPRD sebelum tahapan pilkada dilaksanakan," kata Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs Suardi Bahrun, kepada wartawan, di Bengkulu, Jumat (25/2) siang.
Ia mengatakan, jadwal tahapan pilkada yang dibuat KPU Bengkulu belum dianggap resmi oleh DPRD. "Kita menganggap sampai sekarang belum ada jadwal resmi pelaksanaan pilkada di Provinsi Bengkulu," ujar Suardi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Bengkulu.
Suardi mengatakan, persiapan pilkada tidak semata-mata memperhatikan faktor waktu, tapi juga harus melihat faktor lain yang sama-sama penting, di antaranya ketersediaan dana, persiapan perangkat PPK, KPPS dan TPS. Sebab, tanpa faktor ini dilengkapi, sebaik apa pun jadwal pilkada dibuat KPU Bengkulu, tetap saja hajatan besar tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu dekat.
Untuk itu, dia mengharapkan KPU Bengkulu mengevaluasi terlebih dahulu pelaksanaan pemilu sepanjang tahun 2004. Sebab, bila persoalan yang tersisa belum diatasi tuntas, kasus serupa diperkirakan akan muncul lagi pada Pilkada Gubernur dan Bupati yang akan digelar di daerah ini.
"Terus terang, kita sangat khawatir terjadi kecurangan dan kekeliruan seperti pemilu lalu akan terulang dalam Pilkada nanti. Karena itu, kita harus hati-hati dan tidak boleh gegabah untuk menyelenggarakannya jika perangkatnya belum lengkap," harap dia.
Ditanya bagaimana kalau KPU Bengkulu tidak mau mengevaluasi sebagaimana yang diminta DPRD, Suadi menjawab, bisa berdampak pada mundurnya penjaringan calon gubernur.
Ia menegaskan, DPRD membutuhkan keyakinan pilkada di provinsi itu benar-benar dilaksanakan jujur dan adil. "Terus terang saja kalau sekadar menjaring balon gubernur gampang. Tapi, masalah yang terjadi di Pemilu lalu harus diselesaikan dulu," ujarnya.
Ketua KPU Bengkulu, H Zainawi Yazid, sejauh ini belum memberikan tanggapannya karena yang bersangkutan sulit dihubungi. Begitu pula anggota KPU di sana. (143)