MEDAN - Tokoh masyarakat Aceh bersama Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tanah Rencong (IPTR) mengingatkan pemerintah untuk tidak membiarkan masyarakat Aceh korban gempa dan tsunami, 26 Desember 2004 lalu, masuk menjadi anggota separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akibat kemelaratannya.
"Kami minta pemerintah segera merespons masalah ini demi masa depan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan menyetujui sistem kredit selama 30 tahun tanpa bunga maupun agunan," ujar HM Noernikmat bersama sejumlah Ketua IPTR NAD kepada Pembaruan, Minggu (27/2) sore.
Mereka mengemukakan hal tersebut setelah melakukan pertemuan membahas masalah penanggulangan kesejahteraan masyarakat NAD pascagempa dan tsunami di Medan Club, Sumatera Utara (Sumut). Pertemuan itu merupakan lanjutan dari pertemuan dengan anggota DPRD NAD di Medan, beberapa waktu lalu.
Menurut Noernikmat, besar kemungkinan masyarakat korban gempa dan tsunami yang saat ini hidup dengan kemelaratan terpengaruh atas bujukan anggota GAM untuk bergabung bersama menuntut kemerdekaan, memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah musibah berlalu.
"Kesempatan demi kesempatan tentunya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu itu untuk mengajak masyarakat bergabung ke GAM. Sudah dapat dipastikan hal yang dikhawatirkan ini akan terjadi. Oleh karena itu pemerintah harus menyadari masalah ini," kata Noernikmat.
Kredit tanpa bunga dan agunan yang diharapkan, tambahnya, bila memang di-setujui oleh pemerintah pusat tentunya tidak membuat masyarakat NAD berpaling dari NKRI. "Sebaliknya, bila kurang mendapat perhatian kemungkinan besar mereka akan mengikuti jejak anggota GAM," sebut Noernikmat. Ia berkeyakinan, pinjaman kredit tanpa bunga dan agunan bila memang disetujui pemerintah, nantinya akan dibayar oleh masyarakat yang menggunakannya. Hal yang menjadi persoalan disebutkannya terkendala di DPR. (AHS/M-6)