JAKARTA - Rencana pemerintah mengganti serentak semua pejabat Eselon I, seperti sekretaris jenderal (sekjen), direktur jenderal (dirjen), dan inspektur jenderal (irjen), dinilai sarat pertimbangan politik.
Pergantian serentak itu mengindikasikan suka atau tidak suka (like and dislike) atas pertimbangan politik. Karena itu, pemerintah harus hati-hati mengambil kebijakan yang sangat tidak popular itu.
Demikian Ketua DPR RI Agung Laksono kepada pers di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/2), menjawab pers tentang rencana pemerintah mengganti semua jabatan Eselon I di pemerintahan.
Menurut Agung, jabatan Eselon I ke bawah bukan jabatan politik, tapi jabatan karier, dan tidak boleh terpengaruh dengan perkembangan politik dari pemimpin yang dipilih secara politis.
Kalau pun ada pergantian, sangat setuju jika karena alasan kinerja atau prestasi yang buruk. Apalagi kalau yang bersangkutan diduga terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), langsung saja dicopot.
Menurut Agung, program pergantian yang mendesak dan tiba-tiba menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres, ada nuansa politik di dalamnya.
Tapi kalau diganti sesuai prosedur dan waktunya, melalui pertimbangan-pertimbangan obyektif dan sesuai kebutuhan instansi, misalnya, mendekati masa pensiun atau karena kinerja yang tidak baik, maka hal itu wajar-wajar saja, tapi dengan syarat penggantinya harus lebih muda, cakap dan lebih baik. (L-8)