JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menerima hasil Silaturahmi Nasional (Silatnas) sebagai masukan mengenai kemungkinan mempercepat muktamar. Namun, DPP juga mengingatkan, percepatan muktamar tanpa konsolidasi dari bawah justru akan melahirkan status quo baru.
Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) DPP PPP Chozin Chumaidy menjawab Pembaruan di Jakarta, Senin (28/2) pagi, menanggapi hasil Silatnas yang ditutup Sabtu (26/2) malam lalu.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Minggu (27/2), selain menuntut muktamar dipercepat dari jadwal semula 2007 menjadi 2005, Silatnas mendesak agar Ketua Umum DPP PPP saat ini, Hamzah Haz, memelopori perubahan dan pembaruan di partai berlambang Kabah tersebut.
Hasil Silatnas tersebut dibacakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Maluku Utara Rusdi Hanafi di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (27/2), dengan dihadiri Ketua PPP Andi Muhammad Ghalib, Suryadharma Ali, dan Zarkasih Nur, serta sejumlah pimpinan DPW PPP.
Ketua Panitia Silatnas Usamah Hisyam mengatakan, Menkop dan UKM Suryadharma Ali selaku salah seorang Ketua PHP dan koordinator nasional dalam penyelenggaraan Silatnas itu ditugaskan untuk menyerahkan kesepakatan bersama tersebut kepada PHP DPP PPP yang diketuai Hamzah Haz. "Kita tunggu respon PHP DPP PPP bagaimana," kata Usamah.
Menanggapi desakan itu, Wasekum DPP PPP Chozin Chumaidy menegaskan, muktamar dipercepat memang dimungkinkan, asalkan tidak melanggar sistem demokrasi yang dibangun dalam tubuh PPP mulai dari bawah. Artinya, muktamar dipercepat itu harus dimulai dengan mempercepat konsolidasi partai mulai dari bawah dan bukan dari atas.
''Kalau muktamar dipercepat tanpa konsolidasi lebih dulu, dikhawatirkan justru akan menghasilkan kepengurusan PPP status quo baru. Apakah teman-teman yang menggelar Silatnas menghendaki demikian,'' tanya Chozin Chumaidy.
Disebutkan, sebenarnya sudah menjadi komitmen dalam muktamar PPP 2003 lalu bahwa perlu ada konsolidasi partai dari bawah mulai di anak cabang, cabang sampai wilayah kemudian ke pusat.
Hanya saja, kenyataannya tampaknya konsolidasi yang diamanatkan muktamar 2003 itu belum dilaksanakan sebagian besar pengurus.
Dia mengingatkan pula, jangan sampai konsolidasi itu hanya perorangan, kerena itu berarti tidak ada kesempatan melakukan reaktualisasi di tubuh partai, bahkan reorientasi sangat dibutuhkan PPP saat ini.
PPP sudah perlu melakukan reorientasi dari sekedar kekuasaan ke masalah keumatan yang akhir-akhir ini diambil alih oleh partai lain.
Tak Ada Aturan
Di tempat terpisah, fungsionaris DPP PPP, Wall Paragon, seperti dikutip Antara mengatakan, tidak ada aturan dalam AD/ART untuk melakukan perubahan siklus muktamar, sebaliknya setiap pengurus dan kader PPP terikat pada keputusan muktamar V 2003 lalu yang telah menetapkan jadwal muktamar pada 2007.
Wall mengakui ada preseden bahwa PPP sudah pernah dua kali melakukan percepatan muktamar, pertama dari Desember 1999 dipercepat menjadi Desember 1998. "Alasannya sangat kuat, karena pada Mei 1998 terjadi suksesi pemerintahan dari Soeharto ke Habibie dan Habibie memutuskan Pemilu dipercepat menjadi 1999 dari jadwal 2002," katanya.
Percepatan muktamar yang kedua, terjadi pada tahun 2003, yang semestinya berlangsung pada bulan Desember menjadi Mei 2003 dan hal itu pun memiliki alasan yang kuat karena pada bulan April 2004 sudah Pemilu, sehingga muktamar dipercepat untuk mendapatkan persiapan waktu yang cukup mengikuti Pemilu.
"Keputusan percepatan muktamar itu dilakukan dalam mukernas yang sebelumnya dilakukan musyawarah di tingkat bawah," katanya.
Oleh karena itu, kata Wall, pihaknya merasa sangat aneh melihat tokoh-tokoh senior PPP seperti Bachtiar Chamsyah, Zarkasih Nur, Suryadharma Ali, dan penggagas serta penyelenggara Silatnas itu tidak memahami kondisi di partai.
"Mereka mengusulkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan hasil muktamar 2003, dan melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai. Ini pembelajaran politik paling konyol," katanya. (M-15)