BOGOR - DPRD Kota Bogor segera memanggil Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) dan Kapolresta Bogor menyusul maraknya praktik perjudian yang kondisinya kini kian memprihatinkan di kota hujan ini. Pemanggilan itu pun untuk meminta klarifikasi dari aparat keamanan.
"Bila Kapolwil dan Kapolresta Bogor menolak datang atas undangan dewan ini, kami akan merekomendasikan kepada Kapolri agar kedua pejabat kepolisian di Bogor itu segera diganti saja," kata Yusuf Dardiri dari Komisi A DPRD Kota Bogor pada acara dialog interaktif tentang "Penyakit Masyarakat (perjudian, pelacuran dan narkoba)" bersama sejumlah tokoh dan elemen masyarakat di Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor, Minggu ( 27/2).
Mereka yang hadir dalam acara itu di antaranya, Suherman dari Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Fahrudin, Ketua PUI (Persatuan Umat Islam) Kota Bogor dan Muhyiddin Junaidi, Ketua Muhammadiyah Kota Bogor, menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari aparat kepolisian wilayah Bogor maupun aparat TNI dan perwakilan dari Pemda Kota Bogor serta MUI Kota Bogor.
Padahal, menurut mereka, dalam dialog interaktif yang mengusung masalah Pekat (penyakit masyarakat) meliputi perjudian, prostitusi dan narkotika, justru aparat keamanan yang sangat kompeten untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ihwal maraknya perjudian, pelacuran dan narkoba di Kota Bogor.
Begitu pula pihak Pemkot Bogor harus memberikan penjelasan kepada masyarakatnya, mengingat banyaknya terjadi peralihan fungsi bangunan rumah toko (ruko) yang digunakan sebagai tempat perjudian. Sedangkan MUI, seharusnya berperan aktif memberikan ceramah religius terhadap masyarakatnya sehingga degradasi moral dapat tereliminasi. (126)