Denny JA
AL paling buruk yang dihadapi seorang individu ada-lah jika ia menghadapi buah simalakama. Apa pun yang dilakukan di hadapan buah simalakama, ia se- gera kehilangan orang yang dicintainya. Jika buah itu ia makan, ayahnya mati. Jika buah itu tidak ia makan, ibunya yang mati.
Subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini menjadi buah simalakama bagi pemerintah. Kebijakan apa pun yang diambil pemerintah mengenai subsidi BBM ini akan ada risiko politik dan ekonomi. Celakanya, risiko itu teramat besar.
Isu BBM berbeda dengan kebijakan pemerintah yang lain. Pertarungan Koalisi Kebangsaan versus Koalisi Kerakyatan dulu menyita perhatian, misalnya. Namun, itu hanya isu elitis. Munas Golkar dan Muktamar NU juga sangat ramai dibicarakan media massa. Tetapi, dua isu itu hanya mengambil tempat di hati segmen masyarakat tertentu saja.
Tidak demikian dengan isu BBM. Isu itu sangat menyentuh mayoritas publik dari berbagai segmen. Kebijakan pemerintah mengenai BBM, apa pun isi kebijakan itu, segera berhubungan langsung dengan kehidupan konkret publik luas. Tak peduli apakah publik itu dari partai tertentu, memilih capres tertentu, atau dari kalangan pendidikan tertentu, atau penghasilan tertentu, atau tinggal di wilayah tertentu, semua merasa terkena efek kebijakan BBM.
Isu BBM menjadi teramat sulit bagi pemerintah karena mayoritas publik menentang aneka kebijakan yang menaikkan BBM. Dari hasil survei LSI awal Februari 2005, penolakan itu berkisar antara 60-90 persen, bergantung pada jenis BBM. Luasnya penentangan itu segera menjadi lahan yang subur bagi para petualang politik.
Idealnya, mereka yang menentang kebijakan pemerintah akan dimusuhi masyarakat. Namun, untuk kasus BBM, mereka yang menentang kenaikan harga BBM justru akan menjadi pahlawan di mata publik karena persepsi publik mengenai BBM sejak awal hingga kini sudah me- nyulitkan posisi pemerintah.
Serbasalah
Ibarat menemukan buah simalakama, isu BBM ini dapat membuat pemerintah mati angin. Jika ingin mengikuti kehendak populer dengan cara tidak mengurangi subsidi BBM, risiko ekonomi dan politik yang dihadapi pemerintah juga besar. Jika pengurangan subsidi BBM ditunda lagi atau dibatalkan, pemerintah segera mengalami kesulitan karena hal-hal berikut.
Pertama, harga BBM di dunia sudah melambung jauh. Dihitung dari opportunity cost, dalam waktu setahun pemerintah harus menyubsidi BBM sekitar Rp 50-70 triliun, bergantung pada harga BBM di pasar. Jelas angka subsidi itu sangat besar bagi kemampuan pemerintah saat ini.
Indonesia bukanlah negara kaya dengan berbagai cadangan sumber dana yang longgar. Sebaliknya, negara ini sudah delapan tahun berada dalam kubangan krisis ekonomi sejak 1998. Ditambah dengan kewajiban membayar utang, keuangan pemerintah semakin berat jika tetap harus menanggung subsidi BBM seperti saat ini.
Menunda kembali pengurangan subsidi BBM oleh sebagian ekonom dan politisi rasional dianggap kebijakan populis yang kosong dan justru berbahaya dalam jangka panjang.
Apalagi, publik luas menuntut perubahan segera. Mereka ingin merasakan secara konkret dan secepatnya realisasi masa kampanye, mulai dari perubahan sarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesempatan kerja. Untuk treatment jangka pendek, mengurangi subsidi BBM dapat dikompensasi bagi rakyat miskin di aneka sektor itu.
Kedua, pemerintah melalui beberapa pejabatnya sudah telanjur menggulirkan wacana kenaikan BBM. Bahkan sejak November 2004, wacana itu sudah dipublikasikan. Presiden sendiri sudah pula mengumumkan akan menaikkan harga BBM itu. Dengan gamblang sekali, Yudhoyono mengatakan siap tidak populer. Bagi Yudhoyono, ia harus mengutamakan kesehatan ekonomi negara dan keadilan bagi rakyat kecil.
Jika pengurangan subsidi BBM kembali diambangkan, publik akan melihat sikap plin-plan pemerintah. Dunia usaha semakin mengalami ketidakpastian. Sementara, harga barang di pasar sudah merambat naik akibat dampak psikologis wacana kenaikan BBM itu. Publik justru semakin tak yakin dengan ketegasan pemerintah untuk berani mengambil kebijakan tak populer demi rasionalitas ekonomi jangka panjang.
Aksi Protes
Sebaliknya, jika pengurangan subsidi itu segera dilakukan dan harga BBM naik, aksi protes segera merebak di pelosok Tanah Air. Isu BBM segera menjadi panggung yang besar. Aneka jawara politik dan tokoh segera naik pentas, dengan berbagai motif. Bisa saja motif aksi protes itu adalah idealisme karena merasa rakyat telah dirugikan. Bisa pula motif gerakan sosial itu hanyalah oportunisme karena melihat ada peluang untuk menurunkan legitimasi pemerintah.
Berbeda dengan isu lain, khusus untuk isu BBM, rakyat banyak akan mudah sekali diprovokasi. Dalam kondisi mereka melihat dengan mata kepala sendiri berbagai harga naik, proyek delegitimasi pemerintah mendapatkan momentumnya. Berdasarkan survei LSI, Februari 2005, sekitar 10 juta orang di seluruh Indonesia siap turun ke jalan untuk ikut aksi protes.
Isu BBM segera menjadi bola liar. Mungkin aksi protes itu timbul hanya sesaat dan segera hilang. Namun, mungkin pula kerusuhan muncul dan melumpuhkan pemerintahan dalam waktu tertentu. Semuanya sangat bergantung pada aksi dan reaksi di lapangan.
Politik massa digerakkan oleh persepsi, bukan fakta. Bisa saja dibuktikan dengan angka konkret bahwa faktanya subsidi BBM sekarang ini hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Namun, persepsi yang terbentuk di publik luas saat ini tidak memercayai fakta itu.
Survei yang dikerjakan LSI menunjukkan, mayoritas publik tak percaya subsidi BBM hanya menguntungkan orang kaya. Umumnya mereka merasakan kehidupan ekonomi sedang susah dan akan lebih susah lagi dengan kenaikan BBM.
Persepsi publik seperti itu sangat tidak menguntungkan pemerintah. Siapa pun yang melawan kebijakan pemerintah untuk masalah BBM segera menjadi pahlawan di mata rakyat. Para demagog akan mudah sekali memainkan emosi massa dengan aneka slogan. Misalnya, mereka menyatakan, "Perubahan yang dibawa pemerintah baru adalah perubahan yang membawa kita semakin sengsara". Atau mereka mengatakan, "Pak Harto saja dapat kita jatuhkan, apalagi SBY ."
Emosi publik akan mudah sekali termakan oleh politisasi itu. Itu lahan yang subur untuk menghidupkan aneka isu keras. Berbagai tuntutan baru akan dikumandangkan, mulai dari "Revisi kembali harga BBM", atau "Turunkan harga", atau "Reshuffle kabinet", atau bahkan "Turunkan SBY-JK".
Aneka partai, tokoh LSM, opinion makers, politisi, gerakan mahasiswa, bahkan DPR sekalipun akan tergoda untuk ikut menari dalam gendang isu kenaikan BBM. Isu BBM memang benar-benar sudah menjadi buah simalakama bagi pemerintah.
Saatnya pemerintah memiliki think-tank untuk mengantisipasi respons publik dan melakukan damage control sejak jauh hari. SBY memiliki semua elemen untuk menjadi presiden yang sukses dan dicintai. Sayang sekali jika SBY harus menghadapi buah simalakama karena tidak dibantu oleh tim yang mengerti dinamika opini publik dan cara meresponsnya.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia/LSI